JAKARTAMU.COM | Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengungkap temuan mengejutkan dalam ajang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Presiden Indonesia yang baru saja melepas mahkotanya, Joko Widodo, sebagai salah satu dari lima finalis yang dinilai memiliki kaitan dengan praktik korupsi terorganisir.
Proses pemilihan yang digelar organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia ini, sejak November 2024 melibatkan partisipasi aktif masyarakat global melalui media sosial resmi mereka.
Nominasi yang terbuka hingga 5 Desember 2024 ini mengharuskan publik mengisi Google Form untuk memberikan usulan. OCCRP menerima masukan dari berbagai kalangan, mulai dari jurnalis, akademisi, hingga penegak hukum.
OCCRP mengumumkan dalam daftar finalis, nama Jokowi bersanding dengan empat tokoh berpengaruh lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
“Nominasi terbanyak tahun ini menghasilkan lima kandidat utama berdasarkan akumulasi suara dari pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan seluruh jaringan global OCCRP,” ujar Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, Selasa (31/12/2024).
Sullivan menegaskan bahwa korupsi telah menjadi fondasi dalam upaya merebut kekuasaan negara dan menciptakan pemerintahan otokratis.
“Sistem pemerintahan yang korup ini telah melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah,” ujarnya.
Penghargaan ini, yang telah diberikan sejak 2012, bertujuan mempromosikan akuntabilitas dengan menyoroti tokoh-tokoh yang dinilai paling banyak mendukung korupsi dan kolusi politik. Gelar Person of the Year 2024 akhirnya jatuh ke tangan mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad.
Sebelumnya, OCCRP menganugerahi penghargaan kepada Jaksa Agung Guatemala María Consuelo Porras (2023), pemimpin Wagner Group Yevgeny Prigozhin (2022), Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko (2021), Presiden Brasil Jair Bolsonaro (2020), PM Malta Joseph Muscat (2019), Danske Bank (2018), dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte (2017). Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Jokowi menanggapi nominasi tersebut.
Apa itu lembaga OCCRP?
OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda.
Dilansir dari situs OCCRP, lembaga ini memiliki visi menjadikan dunia lebih terinformasi di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi.
Misi OCCRP sementara itu menyebarkan dan memperkuat jurnalisme investigasi di seluruh dunia “dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang.”
OCCRP didirikan oleh Drew Sullivan dan Paul Radu. Organisasi ini pernah terlibat dalam peliputan spyware Pegasus serta kebocoran data Panama Papers.
Selama beroperasi, OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga ini telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi.
OCCRP mendapatkan sumbangan dana dari organisasi-organisasi seperti The Bay and Paul Foundations, Dutch Postcode Lottery, European Instrument for Democracy and Human Rights, Ford Foundation, Fritt Ord Foundation, German Marshall Fund.
Kemudian, ada pula sumbangan dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Kementerian Luar Negeri Denmark, National Endowment for Democracy, Oak Foundation, Open Society Foundations, Puech Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Skoll Foundation, US Agency for International Development, hingga Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.
Terima berbagai penghargaan
OCCRP pernah dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian pada 2023 oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya yang “berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir.”
Pada 2017, OCCRP juga dianugerasi Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada lembaga yang berfokus pada isu korupsi itu.
