JAKARTAMU.COM | Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumandiri) menggelar audiensi resmi dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, pada Selasa, 22 April 2025, pukul 10.00 WIB di Gedung E Lantai 4, Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Akumandiri menyampaikan serangkaian masukan strategis terkait penguatan peran budaya dalam pemberdayaan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor usaha mikro yang berbasis kearifan lokal.
Audiensi ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Akumandiri, Hermawati Setyorinny, bersama jajaran pengurus pusat dan daerah. Delegasi yang hadir antara lain Reza Rizky Hermawan (Ketua DPW Provinsi Jawa Barat), Andy Djoyo Budiman (Ketua Bidang Informasi dan Teknologi), Adityo Nugroho (Ketua Bidang Pemasaran Media dan Komunikasi Publik), Dyah Probondari (Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan HAKI), Muhammad Ali Akbar (Pengurus DPW Provinsi Sulawesi Selatan), serta Dewan Pembina DPP Akumandiri, Didik Meiko.
Selama pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Akumandiri menekankan bahwa budaya harus dipandang sebagai fondasi identitas bangsa sekaligus potensi ekonomi yang selama ini belum digarap secara optimal. Hermawati Setyorinny dalam paparannya menyampaikan perlunya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk mendukung usaha mikro yang bergerak di sektor budaya, mulai dari seni, kriya, kuliner tradisional, pariwisata berbasis budaya, hingga pelestarian peninggalan sejarah.
Menurut Hermawati, budaya bukan hanya alat perekat sosial, melainkan juga sumber daya ekonomi yang luar biasa jika dikelola dengan tepat. Karena itu, Akumandiri mendorong agar pemberdayaan budaya dijadikan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Mereka juga meminta agar pelaku usaha berbasis budaya mendapat kemudahan dalam mengakses program-program pemerintah, termasuk dalam hal penguatan sumber daya manusia, akses terhadap modal, pengembangan pasar, serta pemanfaatan teknologi digital.
Andy Djoyo Budiman menambahkan bahwa pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM budaya juga menjadi perhatian. Banyak pelaku UMKM yang sudah memiliki produk unggulan namun belum mampu terkoneksi dengan pasar digital. Di sinilah, menurutnya, peran negara sangat krusial, mulai dari memberikan pelatihan, infrastruktur teknologi, hingga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Fadli Zon mengapresiasi peran aktif Akumandiri dalam memberikan masukan terhadap kebijakan kebudayaan nasional. Ia menyatakan bahwa kementeriannya sedang merancang sejumlah kebijakan strategis untuk mengarusutamakan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi bangsa. Fadli menyambut baik kontribusi dari asosiasi yang langsung mewakili suara pelaku usaha, dan berjanji akan memasukkan masukan-masukan ini sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan yang konstruktif, apalagi dari asosiasi seperti Akumandiri yang mewakili suara pelaku usaha langsung. Apa yang disampaikan hari ini akan kami masukkan dalam pertimbangan penyusunan kebijakan ke depan, termasuk dukungan nyata kepada UMKM yang menjaga dan melestarikan budaya bangsa,” ujar Fadli Zon.
Pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi antara pemerintah pusat dan komunitas pelaku usaha mikro berbasis budaya. Akumandiri berharap, dengan adanya perhatian dan kebijakan afirmatif dari pemerintah, UMKM di sektor budaya akan memperoleh ruang yang lebih luas dalam proses pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
