JAKARTAMU.COM | Baru-baru ini, beredar spekulasi mengenai kemungkinan penghapusan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025 sebagai langkah efisiensi anggaran. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait isu tersebut.
Ia menegaskan bahwa kebijakan mengenai gaji ke-13 dan THR masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan bersama tim teknis dari Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga memberikan klarifikasi terkait isu ini. Ia menyatakan bahwa proses persiapan pencairan THR dan gaji ke-13 untuk ASN tahun 2025 tetap berjalan sesuai rencana.
Sri Mulyani meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi lebih lanjut dan menyatakan keyakinannya bahwa kedua tunjangan tersebut akan tetap dicairkan pada waktunya.
Sebagai informasi, gaji ke-13 dan THR merupakan komponen penghasilan yang diberikan kepada ASN, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta penerima pensiun. Kebijakan ini diatur dalam Nota Keuangan APBN 2025 dan bersumber dari anggaran belanja pegawai.
Gaji ke-13 biasanya diberikan menjelang tahun ajaran baru untuk membantu kebutuhan pendidikan, sementara THR diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi ASN dan keluarga dalam menyambut hari besar keagamaan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024, THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Besaran THR dan gaji ke-13 terdiri dari komponen gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.
Dengan demikian, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai penghapusan gaji ke-13 dan THR bagi ASN pada tahun 2025. Pemerintah masih dalam proses penyusunan dan pembahasan kebijakan terkait, dan publik diharapkan menunggu pengumuman resmi lebih lanjut. (Dwi Taufan Hidayat)
