JAKARTAMU.COM | Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan pentingnya kehadiran petugas perempuan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Selasa (29/4/2025).
Dalam forum tersebut, Dahnil memperkenalkan konsep “Haji Ramah Perempuan” sebagai bagian dari kebijakan afirmatif terhadap jemaah perempuan. Ia mengungkapkan bahwa pada musim haji 1445 H/2024 M, jumlah jemaah perempuan mencapai sekitar 120 ribu orang, melebihi jumlah jemaah laki-laki.
“Yang menjadi perhatian kami di Badan Penyelenggara Haji adalah minimnya petugas perempuan. Jumlah jemaah perempuan sangat besar, namun konsep haji yang berpihak kepada perempuan belum matang,” ujar Dahnil.
Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pembimbing ibadah perempuan. Saat ini, mayoritas pembimbing masih didominasi oleh laki-laki, yang dinilai kurang ideal untuk mendampingi jemaah perempuan dalam menjalankan ibadah.
“Ke depan, perlu dipikirkan penambahan petugas perempuan, terutama pembimbing ibadah. Mereka akan merasa lebih nyaman dan mendapat pendampingan yang sesuai jika dibimbing oleh sesama perempuan,” jelasnya.
Dahnil juga menyampaikan bahwa BP Haji tengah mendorong integrasi konsep “Haji Ramah Perempuan dan Lansia” sebagai arah kebijakan strategis menuju penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia berharap kebijakan ini bisa memperkuat perlindungan dan pelayanan terhadap kelompok jemaah rentan.
“Selama ini yang dikenal hanya ‘haji ramah lansia’. Ke depan, kami ingin penyelenggaraan haji juga ramah terhadap perempuan, yang jumlahnya sangat signifikan dalam kloter-kloter haji,” tegas Dahnil.
Dalam rapat tersebut, Dahnil juga memaparkan sejumlah langkah persiapan BP Haji untuk musim haji 1446 H/2025 M. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), termasuk dalam hal dukungan teknis dan penempatan personel.
BP Haji disebut telah menugaskan sejumlah pejabat untuk menempati posisi strategis di Daerah Kerja (Daker) Makkah, Madinah, dan Bandara. Langkah ini merupakan bagian dari proses penguatan dan pembelajaran sebelum tanggung jawab penuh pelaksanaan haji dialihkan ke BP Haji pada 2026.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh jajaran Ditjen PHU, perwakilan Kanwil Kementerian Agama dari berbagai embarkasi, serta perwakilan maskapai penerbangan haji Indonesia seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines, yang masing-masing menyampaikan perkembangan kesiapan operasional menjelang musim haji tahun ini.
