JAKARTAMU.COM | Ini memang barang baru. Nama lengkapnya adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara disingkat BPI Danantara atau Danantara saja. Badan ini diharapkan menjadi salah satu badan khusus sebagai upaya memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dan ini merupakan gagasan Pemerintahan Presiden Prabowo.
Lembaga ini dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan.
Danantara juga diharapkan bisa berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, dengan mengkonsolidasikan aset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.
Nantinya, badan ini diharapkan berfungsi serupa dengan sovereign wealth fund seperti Temasek di Singapura atau Norges Bank Investment Management di Norwegia.
Tujuan utama BPI Danantara adalah mengelola aset dan investasi negara di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengoptimalkan potensi aset-aset milik pemerintah agar lebih terkoordinasi dan strategis.
BACA JUGA: Danantara: Ketika Prabowo Sedia Hujan sebelum Payung
Dengan pendirian Danantara, pemerintah berharap lembaga ini dapat meningkatkan leverage aset nasional dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia, sekaligus menarik investasi asing.
Badan ini dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad dan bertujuan menciptakan sinergi antara aset-aset negara yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Muliaman Darmansyah Hadad, BPI Danantara akan bersifat lebih besar dan mencakup cakupan yang lebih luas dibandingkan Indonesia Investment Authority (INA) yang saat ini bertindak sebagai sovereign wealth fund Indonesia.
Tugas Danantara
Badan ini akan ditugaskan untuk mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan 7 badan usaha milik negara (BUMN). Adapun 7 BUMN yang telah tergabung dalam BP Danantara sebagai tahap awal antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
Dengan menaungi 7 BUMN raksasa dan Lembaga Pengelola Investasi, Danantara akan mengelola aset atau asset under management (AUM) mencapai sekitar USD600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (kurs Rp 15.840/ USD).
Jumlah tersebut ditargetkan mengalami peningkatan hingga mencapai USD982 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini membuat Danantara menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar nomor 4 di dunia.
Mesin Penggerak Ekonomi
Danantara dipastikan menjadi mesin penggerak ekonomi kedua setelah APBN. Muliaman D. Hadad, mengatakan lembaga baru ini hadir untuk mengonsolidasikan aset negara yang dipisahkan, lalu melipatgandakan nilainya (leverage) guna memenuhi kepentingan ekonomi nasional.
“Istilahnya menjadi engine kedua setelah APBN. Jadi, ada gerakan ekonomi karena APBN, serta ada gerakan ekonomi karena juga konsolidasi dan leverage [Danantara]. Jadi, mudah-mudahan keinginan mencapai pertumbuhan yang tinggi itu bisa,” ujar Muliaman.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 ini juga memastikan bahwa Danantara akan dikelola secara profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Muliaman menuturkan bahwa Danantara bakal fokus menjalankan tiga pilar strategis, yaitu manajemen aset BUMN, development financial institution, dan sovereign wealth fund.
Beberapa sektor yang menjadi fokus Danantara ke depan mencakup sektor pangan, energi, hilirisasi, dan sektor strategis lainnya yang memiliki daya dorong tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. “Danantara akan bekerja secara fokus untuk mendukung program prioritas dan target pertumbuhan ekonomi pemerintah,” kata Muliaman.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, juga memandang kehadiran BPI Danantara akan menjadi salah satu faktor pendorong masuknya investor ke Indonesia.
Kehadiran Danantara dinilai mampu memberikan kepercayaan kepada investor agar tidak ragu membenamkan modalnya di Tanah Air. “Investor masuk butuh partner, apalagi kalau infrastruktur yang berkaitan dengan public goods. Jadi, itu akan membuat investor yakin karena memang ada jaminan secara tidak langsung,” tutur Aviliani.
Dengan demikian, investor akan jauh percaya sekaligus lebih berani untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam negeri karena adanya jaminan yang berasal dari aset sejumlah BUMN.
“Dengan aset BUMN itu memberikan kepercayaan bahwa Danantara asetnya besar. Jadi, kalau investor masuk itu paling tidak punya partner sehingga kalau ada apa-apa punya jaminan secara tidak langsung,” tutur Aviliani. (*)
