KUPANG, JAKARTAMU.COM | Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap Sidang Tanwir Muhammadiyah berfokus pada pelurusan konsep kemakmuran, baik teoritis maupun praksis.
Din yakin niat baik Muhammadiyah dalam tema tanwir tersebut bisa diraih. Syaratnya Muhammadiyah mesti konsisten dalam perjuangan meluruskan kiblat bangsa.
”Dengan pertama dan terutama menanggulangi kemungkaran struktural yang sudah mempengaruhi budaya bangsa,” kata Din dalam pernyataan tertulis, Jumat (6/12/2024).
Bagi Din, tema Tanwir Muhammadiyah 2024, yaitu Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua, menarik dan penting untuk dibahas. Dia mengatakan kemakmuran dalam cita-cita nasional, yaitu Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, adalah konsep Islam yang berasal dari Bahasa Arab. .
Baca juga: PP Muhammadiyah Tetapkan Mundakir Rektor UM Surabaya
Kata makmur dalam Bahasa Arab berarti mendiami, hidup dan berpenghidupan, serta membangun. Karena itu Din memandang konsep kemakmuran berhubungan dengan al-muwathonah, yakni kewargaan dan kewarganegaraan. Maka, pemakmuran berarti upaya bersama membangun negeri untuk kesejahteraan bersama.
Sebagai konsep agama, kemakmuran berdimensi lahiriah dan batiniah dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia dan masyarakat. Dalam kaitan itu, menghadirkan kemakmuran memerlukan upaya bersifat komprehensif dan totalistik, meliputi keseluruhan aspek kehidupan bangsa.
Din menilai para pendiri bangsa telah menerjemahkan perwujudan kemakmuran sebagai konsep penting dalam cita-cita nasional dengan baik. Hal itu ada pada batang tubuh UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang menekankan keadilan ekonomi.
Baca juga: Perkembangan Muhammadiyah di Luar Jawa Semakin Dinamis
”Sayang, amanat keadilan ekonomi telah dirancukan dalam UUD 2002, dengan masuknya elemen ekonomi liberalistik,” ujar Din.
Oleh sebab itu, bagi Din menghadirkan kemakmuran mengharuskan kembalinya UUD 1945 sebelum amendemen 2002. Konstitusi yang mengedepankan ekonomi kerakyatan atau keadilan ekonomi.
Bidang politik juga mesti menerapkan hal yang sama, melalui pelaksanaan sila keempat Pancasila secara murni dan konsekuen.
”Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Artinya tiada kemakmuran tanpa keadilan dan tiada keadilan tanpa kejujuran,” kata Din yang menjadi peninjau dalam tanwir Muhammadiyah.
