JAKARTAMU.COM | Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia melakukan efisiensi anggaran di sektor pendidikan, dengan pemotongan sebesar Rp8,03 triliun dari anggaran awal Rp33,5 triliun, menjadi Rp26,27 triliun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa efisiensi ini berdampak pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG), mengakibatkan sekitar 400 ribu guru batal mengikuti sertifikasi.
Meskipun terjadi pemotongan anggaran, pemerintah memastikan bahwa tunjangan bagi guru non-ASN tetap meningkat. Tunjangan ini dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, dengan total anggaran mencapai Rp11,5 triliun.
Selain itu, efisiensi anggaran juga memengaruhi program lain, seperti bantuan sertifikasi untuk siswa SMK yang tidak dapat didanai. Namun, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada program prioritas kementerian.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan peningkatan anggaran untuk program sertifikasi guru dalam APBN 2025, dengan alokasi mencapai Rp724,3 triliun. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat efisiensi anggaran yang memengaruhi beberapa program, pemerintah tetap berupaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan guru melalui peningkatan tunjangan dan alokasi anggaran yang signifikan. (Dwi Taufan Hidayat, Jurnalis)
