LOMBOK TIMUR, JAKARTAMU.COM | Mahasiswa Program Doktor Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) menggelar bakti sosial di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (18/1/2025). Kegiatan yang dilaksanakan bersama INHA University Korea Selatan ini menempatkan program keluarga risiko stunting sebagai tema.
”Kegiatan pengabdian masyarakat ini dituangkan dalam bentuk diskusi, penyuluhan, serta pemberian bantuan dari BUMN farmasi PT Kalbe Farma untuk menurunkan angka stunting,” ujar Dosen S2 Prodi Komunikasi FISIP UMJ Dr. Fal. Harmonis, M.Si.
Agenda diskusi menghadirkan Pj Bupati Lomtim Drs. HM. Juaini Taufik, MAP sebagai narasumber. Dalam paparanya, Juaini mengakui bahwa bukan perkara mudah memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai stunting, dampak-dampaknya, dan bagaimana mencegahnya.
Baca juga: Budaya Indonesia, Korea Selatan, dan India Bersatu di UMJ
Juaini mengungkapkan bahwa tingkat risiko stunting di Lombok Timur pada 2023/2024 lebih dari 39%. Ini adalah data sebelum pelaksanaan Program Keluarga Risiko Stunting.Setelah program dilaksanakan, hasilnya terlihat pada 2024/2025, di mana tingkat risiko stunting turun menjadi 27,8%.
”Kami menargetkan pada 2025/2026 angkanya turun lagi menjadi 18% sesuai dengan target nasional,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur H. Ahmad, S.Kep. MM, mengatakan, sukses penurunan stunting tersebut tak lepas dari peran serta banyak pihak. Dari aspek regulasi, bupati menerbitkan peraturan pendukung.
Baca juga: Ahli Komunikasi UMJ Soroti Gus Miftah: Ceplas-ceplos Minus Etika
Perbup tersebut memerintahkan setiap kepala unit pelaksana teknis menjadi bapak atau ibu asuh pencegahan stunting di setiap kecamatan dengan menyediakan telur. ”Jadi setiap hari mereka harus memberikan telur,” terang Ahmad.
Selain itu, Pemkab Lombok Timur juga menggandeng mitra dan PKK untuk percepatan penurunan stunting. Program lain, yaitu dapur stanting di setiap desa yang dilaksanakan sejalan dengan pembentukan tim pendampingan yang jumlahnya sekitar 3-4 tim. Setiap tim terdiri atas bidan, kader PKK dan kader KB.
Selain itu, dilakukan audit sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi. ”Audit kasus stunting tim pakar dilaksanakan per semester sekaligus evaluasi program,” jelas Ahmad.
){kind=link}