JAKARTAMU.COM | Sejarah mencatat bahwa pada setiap era revolusi teknologi 1.0 hingga 4.0, Indonesia selalu gagal menangkap momentum untuk melakukan lompatan peradaban baru.
Pemerintahan Joko Widodo di era serba digital gagal menjadikan revolusi teknologi sebagai pendorong peningkatan kualitas warga dan penyelenggaraan negara.
“Negara tidak dikelola sebagai pemerintahan, tetapi selayaknya organisasi hiburan berbasis digital yang disertai ambisi kekuasaan politik dan ekonomi yang banal,” ujar sutradara, penulis skenario, dan produser film Garin Nugroho saat menyampaikan Pidato Kebudayaan bertajuk “Balas Budi untuk Rakyat” di Taman Ismail Marzuki, pada Jakarta 10 November lalu.
Bahkan, lanjutnya, ruang publik media baru menjadi ajang pameran yang membosankan proses politik dan hukum serta kehadiran politisi yang tidak beretika.
BACA JUGA: Garin Nugroho: Ini Sebuah Ilustrasi Kepemimpinan Bangsa yang Kalah
Akibatnya, bangsa kehilangan arah dalam mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga esensi daya hidup warga negara sebagai individu yang memiliki hak-haknya untuk mewujudkan masyarakat sipil yang berkualitas menjadi luntur.
Untuk itu, kata Garin, sebagai bentuk balas budi kepada rakyat, Pemerintahan Presiden Prabowo perlu membentuk strategi budaya untuk mengelola revolusi industri 4.0 dan 5.0 guna mengembalikan hak-hak warga negara sebagai landasan kebangkitan bangsa.
- Strategi kepemimpinan berbasis kepakaran budaya
Menurut Garin, pada era Presiden Joko Widodo, tokoh-tokoh budaya atau humaniora dalam penyelenggaraan negara, khususnya kabinet, tidak diberi ruang yang tepat.
Kabinet menjadi sarana bagi oligarki bisnis-politik-hukum untuk memperkuat kekuasaan dan ekonomi serta politik dinasti, yang justru mengakibatkan penurunan kualitas manusia dan bangsa di kawasan Asia Tenggara.
Padahal, kepemimpinan humaniora atau berbasis budaya merujuk pada kemampuan memajukan warga negara untuk meningkatkan kualitas hidupnya, mencakup perspektif negara dalam filsafat, seni, sejarah, dan bahasa.
BACA JUGA: Garin Nugroho: Politik Bukanlah Panggung Drama
- Strategi budaya generasi baru politik dengan nilai-nilai keutamaan bangsa
Pada aspek regenerasi kepemimpinan, banyak tokoh muda tumbuh tanpa proses demokrasi yang sehat, tanpa budaya malu, tanpa seleksi profesional, dan tanpa menjunjung tinggi hukum.
Hal ini menciptakan preseden buruk dalam etika dan proses berbangsa. Maka, balasan budi pemerintahan Presiden Prabowo seharusnya adalah membangun strategi budaya seleksi dan kaderisasi tokoh politik yang berlandaskan nilai-nilai kepakaran atau meritokrasi sebagai pilar keutamaan bangsa.
- Strategi budaya ruang publik peradaban
Pemerintahan Presiden Prabowo wajib mewujudkan strategi Ruang Publik yang beradab, yakni di satu sisi senantiasa memfasilitasi ruang publik keberadaan sains, estetika, dan teknologi untuk menjadi dasar peningkatan kualitas manusia.
Di sisi lain, menjaga lima pilar kebudayaan sebagai dasar hidup peradaban lima pilar dalam pembangunan kebudayaan, yaitu Pembangunan Karakter dan Jati Diri, Sejarah dan Warisan Budaya, Diplomasi Budaya, Industri Budaya, dan Sarana dan Prasarana Budaya baik fisik maupun nonfisik.
BACA JUGA: Garin Nugroho Sebut 10 Tahun Jokowi Hanya sebagai Mandor
- Strategi budaya manajeman berbangsa untuk membangun ekosistem budaya
Kepemimpinan Presiden Prabowo wajib mewujudkan beragam strategi ekonomi dengan kebijakan politik yang didukung perlindungan hukum untuk memfasilitasi, melindungi, merawat, dan menumbuhkan proses pemajuan kualitas kreasi dan apresiasi seni dan budaya dalam ekosistem yang sehat dan produktif, baik institusi, daya hidup para profesional, komunitas, maupun pendidikan.
Oleh karena itu, layaknya pendidikan, maka pasar hingga selera harus ditingkatkan kualitasnya sebagai esensi peradaban.
- Strategi budaya terhadap kualitas pendidikan
Kecenderungan komersialisasi pendidikan tidak mampu menjawab berbagai tuntutan nilai-nilai kebangsaan, bahkan terbukti menurunkan kualitas pendidikan sehingga berada di bawah kualitas negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam.
Pemerintahan Presiden Prabowo harus mampu mengubah dasar struktur dan suprastruktur pendidikan agar sesuai dengan marwahnya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.
- Strategi budaya menjadikan seni sebagai hak azasi warga
Pemerintahan Presiden Prabowo seharusnya mampu mewujudkan seni dan budaya sebagai hak asasi yang sejajar dengan hak politik dan hak ekonomi.
Hak atas budaya dan seni merupakan hak dasar masyarakat sipil yang wajib didukung, dikembangkan, dilindungi, dan diberi ruang untuk tumbuh subur dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa.
BACA JUGA: Garin Nugroho: 10 Tahun Kita Diperlakukan sebagai Warganet, Bukan Warga Negara
