JAKARTAMU.COM | Gedung Sate, yang terletak di Jalan Diponegoro No. 22, Bandung, merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi ikon Provinsi Jawa Barat. Dibangun pada era kolonial Belanda, gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.
Masa Kolonial Belanda (1920-1942)
Pembangunan Gedung Sate dimulai pada tahun 1920 dan selesai pada tahun 1924. Gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda, Ir. J. Gerber, bersama dengan tim yang terdiri dari arsitek Belanda lainnya, seperti Eh. De Roo dan G. Hendriks, serta Gemeente van Bandoeng yang diketuai oleh V.L. Sloors.
Pembangunan gedung ini merupakan bagian dari rencana pemerintah kolonial Belanda untuk memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia (Jakarta) ke Bandung. Namun, rencana tersebut tidak terealisasi akibat resesi ekonomi pada tahun 1930-an. Awalnya, Gedung Sate dikenal dengan nama Gouvernements Bedrijven (GB) atau Pusat Administrasi Pemerintah.
Bangunan ini menggabungkan gaya arsitektur Eropa dan elemen tradisional Nusantara, menciptakan desain yang unik dan megah. Ciri khasnya adalah ornamen berbentuk tusuk sate pada puncak menara sentralnya, yang kemudian menjadi asal usul nama “Gedung Sate”.
Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)
Selama pendudukan Jepang, Gedung Sate tetap difungsikan sebagai pusat administrasi pemerintahan di Jawa Barat. Meskipun terjadi perubahan penguasa, struktur dan fungsi utama gedung ini tidak mengalami perubahan signifikan.
Masa Kemerdekaan Indonesia (1945-1950)
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Gedung Sate diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan digunakan sebagai kantor pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Gedung ini menjadi simbol kedaulatan dan semangat baru bangsa Indonesia dalam mengelola pemerintahan sendiri.
Masa Orde Baru (1950-1998)
Pada era Orde Baru, Gedung Sate terus berfungsi sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Selain itu, gedung ini juga menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara kenegaraan dan kebudayaan, memperkuat posisinya sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan di Jawa Barat.
Masa Reformasi (1998-sekarang)
Memasuki era Reformasi, Gedung Sate tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata sejarah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai renovasi untuk menjaga keaslian dan keindahan arsitektur gedung ini. Pada tahun 2019, renovasi dilakukan dengan tujuan menjadikan Gedung Sate sebagai objek wisata sejarah yang dapat dikunjungi masyarakat secara leluasa pada akhir pekan. Selain itu, pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,9 miliar untuk merenovasi taman di depan dan belakang Gedung Sate, meskipun penggunaan anggaran ini mendapat kritik dari berbagai pihak.
Saat ini, Gedung Sate tidak hanya berfungsi sebagai kantor Gubernur Jawa Barat, tetapi juga menjadi destinasi wisata yang menawarkan museum interaktif. Pengunjung dapat mempelajari sejarah gedung ini dan melihat berbagai artefak bersejarah yang dipamerkan. Keunikan arsitektur dan nilai historisnya menjadikan Gedung Sate sebagai salah satu landmark penting di Kota Bandung yang terus menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. (Dwi Taufan Hidayat)
