JAKARTAMU.COM | |ndonesia tengah menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan Yamaha Music Indonesia.
Pada 26 Februari 2025, Sritex mengumumkan kebangkrutannya, menyebabkan 10.665 karyawan kehilangan pekerjaan. Para karyawan yang terdampak telah mengajukan klaim atas hak-hak mereka, termasuk pesangon, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Selain itu, Yamaha Music Indonesia juga melakukan PHK massal terhadap 1.100 karyawannya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana relokasi pabrik ke negara lain. Keputusan ini menambah daftar panjang perusahaan yang melakukan PHK massal di Indonesia, termasuk Sanken Indonesia dan jaringan restoran cepat saji KFC yang menutup beberapa gerainya.
Meskipun terjadi gelombang PHK massal, pemerintah Indonesia tetap optimis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% pada kuartal IV 2024. Selain itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sebagai visi ambisius untuk mempercepat kemajuan Indonesia.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meluncurkan Danantara, sebuah dana kekayaan negara senilai $20 miliar yang bertujuan mengelola aset-aset BUMN. Danantara diharapkan dapat mendukung proyek-proyek besar di sektor energi terbarukan dan manufaktur maju tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal.
Namun, tantangan ekonomi tidak berhenti di situ. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan, mencapai level terendah terhadap dolar AS sejak Maret 2020. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan mata uang nasional.
Di sisi lain, sektor perumahan mendapatkan dorongan positif dengan komitmen Bank Indonesia menyediakan pendanaan sebesar 130 triliun rupiah untuk mendukung program perumahan terjangkau yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan perumahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor properti.
Meskipun pemerintah optimis terhadap prospek ekonomi, gelombang PHK massal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas pasar tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perlindungan bagi pekerja yang terdampak oleh dinamika ekonomi saat ini. (Dwi Taufan Hidayat)
