JAKARTAMU.COM | Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, MSi bicara tambang dalam Peluncuran dan Bedah Buku “Bangkitnya Kewirausahaan Sosial di Indonesia: Kisah Muhammadiyah” karya Ketua Kadin Arsjad Rasjid. Dia menegaskan Muhammadiyah tidak bergantung pada tawaran pemerintah tersebut.
”Kebetulan kemarin kan ada tawaran tambang. Bagi kami, asal secara konstitusional betul ya kami ambil. Dan, alhamdulilah MK menyebut betul,” ujar Haedar di Kampus IV Universitas Ahmad Dalan (UAD) Yogyakarta, Senin (13/1/2025).
Haedar mempertanyakan balik kritik sejumlah kalangan yang menyebut sikap Muhammadiyah itu berpotensi melanggar konstitusi. ”Salah kalau media mengejar kami seolah inskontitusional. Itu konstitusional karena memang memberikan kebijakan imperatif,” kata dia.
Menurut Haedar, Muhammadiyah akan mengelola tambang dengan cara yang benar bila diberikan kesempatan. Sebab kalau tidak dengan cara yang benar, maka urusannya bisa sampai ke akhirat sembari mengutip Surat Al-Qassas ayat 77.
“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
“Jadi kita bangun apa pun tidak boleh berdampak merusak. Kelola hutan, kelola tambang, atau apa pun, tidak boleh merusak. Itu prinsip Islam, dan itu kami pegang kuat karena kami tidak berorientasi pada keuntungan,” jelas Haedar.
Komitmen itulah yang selama ini telah dipraktikkan Muhammadiyah. ”Jadi kami tidak perlu diajari lembaga mana pun soal pro-kesejahteraan, pro-lingkungan karena memang kami diajari oleh agama kami, dan kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami pun kalau mau mengelola akan mengelola dengan betul,” tutur Haedar.
Lagi pula, Muhammadiyah juga tidak sekonyong-konyong menerima tawaran pemerintah begitu saja. Haedar menegaskan Muhammadiyah ingin pemerintah juga bersikap fair dengan mempermudah jalan proses.
”Kementerian juga harus mempermudah jalan, berikan kami kesempatan di mana Muhammadiyah punya kemampuan. Jadi jangan mempersulit urusan. Kalau mempersulit urusan kami tidak mau masuk ke situ, ambillah! Kami tidak tergantung. Kalau mau mari kita bangun negara ini dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan hukum tapi juga fair,” kata Haedar.
Hingga saat ini, tawaran pemerintah kepada Muhammadiyah untuk mengelola tambang baru pada tataran komitmen. Komitmen inilah yang diterima Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP yang ditunjuk sebagai ketua Tim Tambang PP Muhammadiyah mengaku belum pernah disodorkan satu dokumen pun oleh pemerintah.
Kendati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berkali-kali memastikan Muhammadiyah mendapatkan lahan tambang batubara Adaro, belum ada surat resmi kepada Muhammadiyah.
