BANTUL – JAKARTAMU.COM | Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan hak suara pada pemilihan kepada daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Bantul, Yogyakarta, Rabu (27/11/2024). Haedar mencoblos kertas suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul di tempat pemungutan suara (TPS) 005 Rukeman, Dusun Gatak, Tamantirto, Kecamatan Kasihan.
“Ini sebagai wujud partisipasi politik sebagaimana layaknya warga negara. Dan saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga bangsa yang telah menggunakan hak pilihnya,” kata Haedar yang datang ke TPS bersama istri, Siti Noodjannah Djohantini dan anaknya.
Haedar Nashir berharap Pilkada Serentak 2024 tidak saja berlangsung dengan bersih, jujur, adil, dan bermartabat, tetapi juga berdaulat. Dengan kata lain, Haedar ingin pilkada bersih dari segala campur tangan lembaga atau siapa pun.
Baca juga: Ketua PWM DKI Jakarta: Mencoblos Itu Ikhtiar, Salah Masih Dapat Pahala
Pilkada yang berdaulat, lanjut Haedar, akan mendorong demokrasi di Indonesia lebih substantif, bukan sekadar prosedural. Dia berharap Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum untuk mengakhiri kecurangan oleh institusi, lembaga atau siapa pun sehingga mengurangi daulat pemilu.
Haedar juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawal proses pemungutan, penghitungan, sampai proses akhir.
“Karena itu menyangkut penghargaan aspirasi warga yang menyempatkan waktu, peluang untuk datang ke TPS. Termasuk rekan-rekan wartawan sebelum bertugas,” imbuhnya.
Jangan Utamakan Kroni
Kepada kepala daerah terpilih, Haedar mengingatkan bahwa mereka punya tanggung jawab moral untuk melaksanakan konstitusi secara jujur, aman, terpercaya. Mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat dari kepentingan diri dan kroni.
“Kita ingin ada ekosistem politik baru, di mana Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih itu betul-betul berjiwa negarawan, berjiwa pahlawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Bahkan semua harus mendeklarasikan sudah selesai dengan dirinya,” ungkap Haedar.
Baca juga: Indahnya Pilkada Damai, Biarkan Cebong Menjadi Kampret
Menurut Haedar, segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi, bermula dari pejabat publik yang belum selesai dengan diri sendiri. Terlebih jika yang bersangkutan harus membayar banyak ‘utang’ dukungan politik.
Padahal, kata Haedar, dukungan politik kepada calon pejabat publik tidak boleh menyandera. Pilkada Serentak 2024 ini menjadi momentum untuk menghadirkan pemimpin yang mampu membawa good and clean government.
Besarnya kekuasaan kepala daerah sebagai bentuk otonomi berpeluang menjadi penyalahgunaan pada sumber daya alam termasuk APBN. Oleh karena itu, penting bagi Kepala Daerah untuk menerapkan good and clean government.
“Nanti pertaruhannya itu kekayaan alam, sumber daya daerah, bahkan APBN besar yang sekarang mengalir ke daerah yang akhirnya manfaatnya jauh dari rakyat,” katanya.
Meski demikian, Haedar percaya bahwa masih ada Kepala Daerah yang menjadi teladan dalam memimpin daerah semangat para pendiri bangsa untuk menjadi negarawan dan pahlawan di daerah masing-masing.
