JAKARTAMU.COM | Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan terkait mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Hasto mengklaim bahwa Jokowi menggelontorkan dana sebesar US$3 juta untuk melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019.
Menurut Hasto, langkah ini bertujuan untuk mengamankan posisi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam pemilihan Wali Kota Solo dan Medan.
Pernyataan Hasto ini muncul di tengah situasi politik yang memanas, terutama setelah penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.
Hasto diduga terlibat dalam upaya menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR.
Menanggapi tudingan Hasto, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melindungi Hasto selama menjabat sebagai presiden. Jokowi juga menyatakan bahwa ia menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan penetapan tersangka Hasto dengan dirinya.
Sementara itu, KPK menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni berdasarkan proses hukum dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa penyidik fokus pada substansi perkara dan tidak terpengaruh oleh tuduhan yang tidak berdasar.
Pernyataan Hasto mengenai dana US$3 juta dan revisi UU KPK menambah dinamika politik Indonesia yang sudah kompleks. Sebelumnya, pemerintahan Jokowi mendapat kritik karena dianggap melemahkan KPK melalui revisi UU pada tahun 2019, yang dinilai sebagai upaya untuk mengurangi independensi lembaga antikorupsi tersebut.
Selain itu, langkah Jokowi dalam mendorong karier politik keluarganya, seperti Gibran yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto, juga menuai sorotan. Banyak yang menilai bahwa Jokowi berupaya membangun dinasti politik dan mempertahankan pengaruhnya pasca kepemimpinannya.
Dalam konteks ini, pernyataan Hasto dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika politik internal PDI Perjuangan dan hubungannya dengan mantan Presiden Jokowi. Meskipun demikian, penting bagi semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membuat asumsi tanpa bukti yang jelas. (Dwi Taufan Hidayat)
