JAKARTAMU.COM | Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (Hisminu) meminta Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 ditinjau ulang. Peta jalan yang disusun menjelang berakhirnya periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tersebut masih mempertahankan dualisme sistem tata kelola sekolah.
“Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 diterbitkan menjelang akhir pemerintahan Jokowi periode kedua. Seharusnya ditinjau terlebih dahulu, apakah itu sesuai dengan visi pemerintahan Prabowo saat ini?” ujar Ketua Umum Hisminu Arifin Junaidi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Menurut Arifin, Peta Jalan Pendidikan Indonesia harus berkorelasi dengan RUU Sisdiknas yang rencananya didorong oleh Komisi X DPR RI agar masuk Prolegnas 2025. Namun demikian, keterlibatan unsur organisasi massa dan penyelenggara pendidikan perlu diperhatikan.
Baca juga: BI Proyeksikan Ekonomi Jakarta Tumbuh hingga 5,5% pada 2025
“Kami berharap peta jalan pendidikan kita berkorelasi dengan RUU Sisdiknas yang akan masuk Prolegnas 2025. Jangan sampai gaduh seperti pada periode lalu. Pendidikan itu harus gotong royong,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Al Ittihad Poncol Semarang ini.
Ketua Pembina Hisminu Said Aqil Siradj menyampaikan ada dua poin yang menjadi perhatiannya, yaitu dualisme dalam sistem tata kelola sekolah dan madrasah.
Mantan Ketua Umum PBNU ini berpendapat dualisme tersebut warisan masa kolonial ketika mengisolasi lembaga pendidikan pesantren, keagamaan, dan sekolah swasta. Pemerintah waktu itu lebih memprioritaskan sekolah-sekolah negeri yang didirikan Belanda.
Kebijakan ini berdampak pada tata kelola madrasah dan guru madrasah yang selalu di belakang. Menurut dia, tata kelola pendidikan mestinya satu pintu.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Benang kusut pendidikan di Indonesia harus segera diurai dengan asas kebersamaan dan kesetaraan,” kata Said.
Baca juga: Setelah Polwan dan TNI Perempuan Berhijab
Sementara itu, Pimpinan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Unang Rahmat menyatakan Muhammadiyah memperhatikan dualisme tata kelola pendidikan Indonesia.
“Kita perlu mengawal tema besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu pendidikan berkualitas untuk semua. Kami setuju tata kelola pendidikan mestinya satu pintu,” kata dia.
Pada Kamis (10/10/2024) lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemendikbudristek (yang saat ini terbagi tiga), dan Kemenag meluncurkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kala itu menegaskan peta jalan ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan acuan strategis bagi kementerian/lembaga/daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Indonesia terus berupaya meningkatkan pendidikan berkualitas yang merata melalui perluasan akses pendidikan berkeadilan, peningkatan mutu pendidikan yang holistik dan kontekstual, peningkatan relevansi pendidikan dengan tujuan pembangunan nasional, serta peningkatan tata kelola pendidikan yang partisipatif,” ujar Suharso waktu itu.
