Rabu, November 27, 2024
No menu items!

IDR Kritik Sikap Mental Negarawan Pejabat Berada di Titik Nadir

Fenomena kemunduran sikap negarawan penyelenggara negara sangat menyedihkan dalam 10 tahun terakhir.

Must Read

JAKARTAMU.COM | Banyaknya pejabat negara yang mempertontonkan keberpihakan terhadap calon tertentu pada Pilkada 2024 menunjukkan sikap mental negarawan bangsa ini sedang berada di titik nadir.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli menanggapinya banyaknya pejabat yang menjadi juru kampanye pasangan calon tertentu.

“Mereka pejabat yang makan bangku sekolah namun sikap rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepantasan sebagai pengayom seluruh rakyat tidak nampak di hadapan publik. Sungguh hal itu sangat menyedihkan kita selaku warga negara,” tegas Fathorrahman di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Baca juga: Kebocoran Anggaran Capai Rp1.330 Triliun, IDR: Perlu Meningkatkan Sinergitas

Penulis buku memoar toko-tokoh politik nasional itu melihat kemunduran sikap-sikap negarawan pada penyelenggara negara. Fenomena minusnya sikap negarawan dan inkonsistensi para pejabat tersebut sangat menyedihkan selama 10 tahun terakhir.

Jika sikap negarawan tidak terdapat pada pejabat-pejabat tinggi negara, maka tidak sepantasnya para pejabat itu meminta rakyat berpikir dan bersikap layaknya negarawan.

 “Jika pejabat itu guru, maka rakyat adalah muridnya. Jika pejabat kencing berdiri, maka jangan salahkan rakyat jika kencing sambil berlari. Atau bahkan wajar jika rakyat justru mengencingi muka pejabat tersebut,” jelasnya.

Baca juga: Performansi Diplomatik Prabowo dalam Kancah Pergaulan Dunia

Oleh karena itu, Fathorrahman menilai penting sekali para pejabat melakukan refleksi dan evaluasi. Dari sana mereka kembali menjadi pejabat publik yang peduli pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

“Tidak pantas atau salah besar jika pejabat tidak bersikap negarawan, adil dan tidak memihak. Sebenarnya sikap itu adalah sesuatu yang elementer dan harus melekat pada diri pejabat,” jelasnya.

Menurut dia, banyaknya pejabat tinggi mulai presiden, menteri-menteri yang menampakkan keberpihakannya di hadapan umum itu, sejatinya adalah pemandangan yang buruk bagi demokrasi.

Haedar Nashir Ingin Pilkada 2024 Berdaulat, Bersih dari Segala Intervensi

BANTUL – JAKARTAMU.COM | Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan hak suara pada pemilihan kepada daerah...

More Articles Like This