JAKARTAMU.COM | Tudingan soal ijazah palsu yang menyeret sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang masih berpengaruh kian marak dalam beberapa waktu terakhir. Polemik ini bukan sekadar isu sepele yang bisa diabaikan begitu saja, sebab dampaknya bisa berujung pada krisis kepercayaan publik, instabilitas sosial, bahkan mengancam ketertiban dan keamanan nasional (Kamtibnas). Negara tak boleh bersikap cuek atau abu-abu dalam merespons persoalan ini. Perlu ada langkah tegas, jelas, dan transparan untuk memastikan kebenaran di balik tuduhan tersebut.
Mengapa Tuduhan Ini Berbahaya?
Tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik bukan sekadar soal administrasi atau legalitas akademik. Ini menyangkut integritas dan kredibilitas pemegang jabatan, terutama mereka yang memiliki wewenang dalam kebijakan publik. Jika benar terbukti ada Pj yang menggunakan ijazah palsu, maka dampaknya bisa sangat luas:
- Krisis Kepercayaan Publik
Masyarakat akan semakin skeptis terhadap kredibilitas pejabat negara. Bagaimana mungkin seseorang yang diduga menggunakan dokumen palsu bisa dipercaya menjalankan roda pemerintahan dengan baik? - Legitimasi Kebijakan Dipertanyakan
Keputusan yang diambil oleh pejabat yang diduga memiliki ijazah palsu bisa dianggap tidak sah atau tidak kredibel. Ini berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan melemahkan kewibawaan negara. - Potensi Konflik dan Ketidakstabilan
Isu ini bisa menjadi alat politisasi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba masyarakat. Jika dibiarkan tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin terjadi kegaduhan yang bisa berdampak pada keamanan dan ketertiban nasional.
Negara Harus Bersikap Tegas!
Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan, negara harus bertindak cepat dan tegas dalam menyikapi polemik ini. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
- Audit dan Verifikasi Secara Menyeluruh
Kementerian terkait harus segera melakukan audit terhadap seluruh ijazah pejabat yang diragukan keabsahannya. Verifikasi ke kampus atau lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut harus dilakukan secara transparan dan profesional. - Sanksi Tegas bagi Pelaku
Jika terbukti ada pejabat yang menggunakan ijazah palsu, maka sanksi harus diterapkan tanpa pandang bulu. Bisa berupa pencopotan jabatan, tuntutan hukum, hingga pemrosesan pidana sesuai peraturan yang berlaku. - Edukasi Publik untuk Mencegah Isu Hoaks
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa tuduhan yang beredar tidak sekadar fitnah atau berita bohong (hoaks). Informasi yang benar harus disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi disinformasi yang justru memperkeruh keadaan.
Jangan Sampai Negara Melegitimasi Kepalsuan
Kasus ijazah palsu ini bukan perkara individu semata, tetapi menyangkut wibawa negara. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk yang membuka celah bagi oknum-oknum lain untuk melakukan hal serupa.
Negara tidak boleh netral atau bersikap pasif. Ini saatnya menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas tetap menjadi prinsip utama dalam sistem pemerintahan. Pemeriksaan harus segera dilakukan, dan siapa pun yang terbukti bersalah harus menerima konsekuensinya. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin runtuh hanya karena sikap lamban atau pembiaran atas kasus seperti ini.
Hanya dengan ketegasan dan transparansi, negara bisa tetap tegak berdiri di atas prinsip kebenaran. (Dwi Taufan Hidayat)
