JAKARTAMU.COM | Iran mengatakan hasil pemilu presiden AS yang menunjukkan Donald Trump akan kembali ke Gedung Putih bukanlah masalah, meskipun hal itu dapat menimbulkan sanksi lebih lanjut terhadap Republik Islam tersebut.
AS, di bawah presiden Trump saat itu, secara sepihak menarik diri pada tahun 2018 dari perjanjian nuklir yang ditandatangani pada tahun 2015 dengan Iran dan menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Republik Islam tersebut.
Bereaksi terhadap kemungkinan kemenangan pemilu Trump, juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani mengatakan kepada wartawan di Teheran pada hari Rabu bahwa Iran tidak melihat adanya perbedaan antara Trump dan pesaing pemilihannya Kamala Harris.
“Pemilihan presiden AS tidak ada hubungannya dengan kami. Kebijakan umum AS dan Iran bersifat konstan,” katanya.
“Tidak masalah siapa yang menjadi presiden di Amerika Serikat karena semua perencanaan yang diperlukan telah dibuat sebelumnya,” kata Mohajerani, menjelaskan bahwa Iran siap menghadapi sanksi baru apa pun.
“Lebih dari empat dekade sanksi telah membuat Iran bersikap keras dan kami tidak khawatir dengan terpilihnya kembali Trump,” katanya.
“Pada dasarnya, kami tidak melihat adanya perbedaan antara kedua orang ini [Trump dan Harris]. Sanksi telah memperkuat kekuatan internal Iran dan kami memiliki kekuatan untuk menghadapi sanksi baru.”
Trump secara resmi menjadi presiden AS ke-47 pada hari Rabu, mengamankan masa jabatan kedua yang tidak berturut-turut hampir empat tahun setelah ia meninggalkan Gedung Putih menyusul kekalahan besar dari pesaingnya dari Demokrat Joe Biden.
Jajak pendapat selama berminggu-minggu menunjukkan persaingan ketat antara Harris dan Trump yang dimakzulkan dua kali, yang akan menjadi presiden tertua saat dilantik, presiden penjahat pertama, dan hanya yang kedua dalam sejarah yang menjabat tidak berturut-turut.
Pengusaha yang beralih menjadi politisi itu juga menghadapi hukuman dalam kasus pidana atas pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris film dewasa, sementara kontroversi atas upayanya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020 terhadap Biden masih terus berlanjut. (Press TV)
