SETIAP muslim tentu mendambakan bisa menjejakkan kaki di Tanah Suci. Tak heran jika setiap tahun, jutaan umat Islam memadati Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Arab Saudi bahkan mencatat lebih dari 25 juta orang melaksanakan salat di Masjidil Haram hanya dalam sepuluh hari pertama Ramadan 1446 H. Sebuah angka fantastis yang juga menggambarkan tingginya animo masyarakat muslim untuk beribadah umrah, termasuk dari Indonesia.
Pada Selasa (8/4/2025), Ketua PWM DKI Jakarta Dr H. Akhmad Abubakar, MM memberikan sambutan pada pelepasan jemaah umrah. Rencananya, rombongan Jemaah PWM DKI Jakarta akan berangkat ke Tanah Suci pada Sabtu (12/4/2025).
Sebagai negara dengan kuota jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia juga menyimpan potensi besar dalam bisnis haji dan umrah. Ini tentu bukan sekadar peluang ekonomi, tetapi juga ruang dakwah dan pembinaan umat.Muncul satu pertanyaan mendasar mengenai posisi Persyarikatan Muhammadiyah dalam ekosistem ini?
Dalam sebuah percakapan santai di sela-sela pengajian PDM Jakarta Timur tahun 2023 lalu, Pedri Kasman melontarkan bahwa potensi haji dan umrah sudah banyak direspons kader-kader Persyarikatan dengan mendirikan biro travel haji dan umrah secara mandiri, baik pribadi, ortom, maupun Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM).
Ia menyarankan agar Persyarikatan tidak membentuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) baru di bidang haji dan umrah. Mengapa? Karena itu bisa menciptakan kompetisi tidak sehat dengan biro travel milik kader sendiri.
Usulan tersebut sangat relevan. Ketimbang menjadi pemain baru yang berpotensi bersaing dengan kader Persyarikatansendiri, Lembaga Pelayanan Haji dan Umrah (LPHU) PWM DKI Jakarta justru lebih ideal berperan sebagai pembina dan pengarah.
LPHU bisa menjadi rumah besar, asosiasi profesional yang menaungi dan membina biro travel milik kader, ortom, dan PCM. Fokusnya bukan pada bisnis, melainkan pada standarisasi layanan, pendampingan fikih ibadah yang benar berdasarkan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, serta pembinaan manajemen syariah dan akuntabilitas layanan.
Dengan begitu, Persyarikatan justru memperkuat kader, bukan menyaingi mereka. Apalagi, para kader ini sering kali merintis usahanya dengan semangat dakwah dan keikhlasan. Bayangkan jika kemudian mereka harus bersaing dengan AUM bermodal besar—itu bisa menimbulkan ketimpangan, bahkan rasa ketidakadilan di kalangan internal.
Dengan car aini, konsep “Maju Bersama Persyarikatan” menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Bukan sekadar slogan, tetapi manifestasi nyata dari semangat kolaborasi, sinergi, dan kebersamaan. Ketika Persyarikatan berperan sebagai pembina, maka kaderlah yang diberdayakan dan dirangkul dalam semangat ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan Muhammadiyah.
Lebih jauh, biro travel milik kader juga dapat diarahkan untuk menjadi bagian dari Serikat Usaha Muhammadiyah (Sumu), sehingga tetap berada dalam ekosistem usaha yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi. Ini tentu menjadi strategi dakwah bil hal yang jauh lebih elegan dan visioner.
Persyarikatan harus tampil sebagai pengayom, bukan pesaing. Memberi ruang bagi kader untuk tumbuh, dan sekaligus menjaga kualitas layanan umat melalui pembinaan yang strategis dan berkelanjutan. (*)
