JAKARTAMU.COM | Jerman bersama Jepang mengambil alih kepemimpinan International Partners Group (IPG) dalam Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) di Indonesia mulai awal 2025. Hal ini disampaikan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta melalui keterangan pers di Jakarta Sabtu (22/2/2025).
Kedubes Jerman menyatakan telah menjadi pendukung setia transisi energi Indonesia sejak peluncuran JETP pada KTT G20 di Indonesia tahun 2022 lalu. Salah satu portofolio proyek bilateral terbesar adalah keterlibatannya dengan mengambil tanggung jawab kepemimpinan bersama setelah keluarnya Amerika Serikat dan Kesepakatan Iklim Paris. Jerman membantu mendorong fase berikutnya dari implementasi JETP.
IPG yang terdiri atas negara-negara G7, Uni Eropa, Denmark, dan Norwegia, bersama Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), koalisi global lembaga keuangan terkemuka, berkomitmen memobilisasi dana USD20 miliar (sekitar Rp326,1 triliun) untuk mendukung JETP Indonesia.
Baca juga: Training Audit Energi untuk Pengurus dan Karyawan AUM
Komitmen tersebut bertujuan untuk membatasi emisi, mempercepat pengembangan energi terbarukan secara signifikan, dan mencapai emisi nol bersih di sektor listrik pada 2050.
Untuk memperkuat komitmen itu, delegasi tingkat tinggi dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), yang dipimpin Direktur Jenderal Christine Toetzke, mengunjungi Jakarta dari 17–21 Februari.
Delegasi tersebut berinteraksi dengan pemerintah Indonesia, Co-Lead Jepang, IPG, Sekretariat JETP, dan komunitas JETP yang lebih luas untuk meninjau kemajuan dan mengidentifikasi langkah-langkah penting untuk mempercepat implementasi.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa JETP Indonesia telah mencapai kemajuan nyata, dengan sejumlah komitmen penting dari IPG, antara lain sembilan pinjaman dan investasi ekuitas terpisah senilai USD1,1 miliar (sekitar Rp17,9 triliun) yang telah disetujui, dengan tambahan USD4,8-5,5 miliar (sekitar Rp78,2 triliun sampai sekitar Rp89,6 triliun) dalam proses.
Berikutnya adalah satu jaminan senilai USD1 miliar (sekitar Rp16,3 triliun) yang telah ditandatangani, jaminan USD1 miliar (sekitar Rp16,3 triliun) lainnya sedang dalam proses.
Selain itu, ada 43 proyek hibah total USD230 juta (sekitar Rp3,75 triliun) yang secara aktif mendukung transisi energi Indonesia, plus USD97 juta (sekitar Rp1,58 triliun) yang sedang dipersiapkan.
Baca juga: Hening Parlan Ajak Masyarakat Puasa Energi Selama Ramadan
Perluasan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, proyek JETP pertama yang didanai bersama dengan keuangan swasta, ditandatangani awal tahun ini.
Jerman menegaskan, bersama mitra internasional, Jerman dan Jepang tetap berkomitmen kuat untuk mendukung transisi energi Indonesia dan upaya menuju emisi nol bersih.
JETP, kata mereka, tidak hanya membuka peluang baru untuk pertumbuhan hijau tetapi juga meletakkan dasar bagi pembangunan berkelanjutan, ketahanan ekonomi, dan kemakmuran jangka panjang.
“Pasokan energi hijau akan semakin memperkuat daya saing global Indonesia, memposisikan negara ini sebagai pusat produksi yang siap menghadapi masa depan dan secara langsung berkontribusi terhadap agenda pertumbuhan ekonomi pemerintah yang ambisius,” kata Direktur Jenderal BMZ Christine Toetzke, dikutip dari Antara.
Ke depan, Jerman dan Jepang menantikan kerja sama berkelanjutan dengan Indonesia dan mitranya guna mempercepat transisi energi yang adil, inklusif, dan ambisius.
Disebut Hashim Proyek Omon-Omon
Awal Januari lalu, Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo menyatakan mengkritik JETP sebagai program gagal lantaran tidak ada dana yang dikucurkan pemerintah Amerika Serikat.
“JETP itu gagal, program gagal. Dua tahun berjalan, tetapi tidak satu dolar pun dikucurkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Banyak omon-omon ternyata,” ucap Hashim dalam acara bertajuk “ESG Sustainable Forum 2025”, dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Dengan keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement, Hashim meyakini bahwa hibah dari Amerika Serikat melalui JETP pun akan dihapus oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. ”Jadi, saya kira, jangan berharap deh (pembiayaan) 20 miliar dolar AS,” tutur Hashim.
 mulai awal 2025.){kind=link}