JAKARTAMU.COM | Saat Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, harapan akan transisi kekuasaan yang bersih dan tegas menyeruak di benak publik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menjadi babak baru, era kepemimpinan Prabowo masih tampak dibayangi oleh sosok Joko Widodo. Bukan sekadar bayangan, Jokowi seolah tetap “sakti” dan memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik, hukum, dan ekonomi di Indonesia.
Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan dan Pemilu 2024
Sejumlah pihak menilai bahwa Jokowi tidak sekadar menyerahkan tampuk kekuasaan, tetapi juga mengatur jalannya suksesi agar tetap dalam kendali. Pemilu 2024 menjadi bukti nyata bagaimana Jokowi diduga memainkan peran sentral dalam memenangkan kandidat pilihannya. Mulai dari dugaan intervensi Mahkamah Konstitusi, penggunaan aparat negara untuk mendukung calon tertentu, hingga mobilisasi sumber daya negara yang tidak netral, menjadi isu yang santer dibicarakan.
Sinyalemen ketidakadilan dalam demokrasi ini menciptakan gelombang kekecewaan. Banyak yang menilai bahwa hukum seolah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Para pengkritik pemerintah mengalami tekanan hukum, sementara elite yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan perlindungan.
Kebijakan dan Warisan yang Mengakar
Selain pengaruh politik, Jokowi juga meninggalkan warisan kebijakan yang masih terus berjalan di era Prabowo. Salah satunya adalah proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun Prabowo telah menjabat, proyek ini tetap menjadi prioritas nasional, dengan anggaran besar yang terus mengalir. Banyak pihak mempertanyakan transparansi dan urgensi proyek tersebut di tengah persoalan ekonomi yang masih membebani rakyat.
Selain itu, jaringan bisnis dan investasi yang berkembang pesat di era Jokowi juga masih memiliki daya cengkeram yang kuat. Hubungan dengan pengusaha besar yang terjalin erat dalam dua periode pemerintahannya membuat banyak kebijakan ekonomi dan bisnis tetap berpihak pada kelompok tertentu.
Jaringan Loyalis dan Dominasi Birokrasi
Salah satu alasan mengapa Jokowi tetap berpengaruh meskipun sudah tidak menjabat adalah keberhasilan menempatkan loyalisnya di berbagai sektor strategis. Dalam birokrasi pemerintahan, banyak pejabat tinggi yang merupakan orang-orang kepercayaannya. Hal ini membuat kebijakan yang seharusnya menjadi hak prerogatif presiden baru tetap dalam kendali kekuatan lama.
Di lingkup politik, partai-partai yang dulu menjadi pendukung utama Jokowi juga masih memiliki peran signifikan. Struktur kekuasaan yang terbentuk selama sepuluh tahun terakhir tidak mudah dipatahkan hanya dengan pergantian presiden. Dalam konteks ini, Prabowo menghadapi dilema besar: apakah ia akan tetap berada di bawah bayang-bayang Jokowi atau berani mengambil langkah independen?
Tuntutan Rakyat: Keadilan atau Pemakzulan?
Seiring semakin kuatnya tudingan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan hukum, muncul berbagai tuntutan agar Jokowi bertanggung jawab atas kebijakannya. Sebagian pihak bahkan menyerukan agar Jokowi diadili atas dugaan pelanggaran demokrasi dan penyalahgunaan wewenang. Namun, proses hukum terhadap mantan presiden tentu tidak mudah. Perlu keberanian politik yang besar untuk menegakkan keadilan tanpa terjebak dalam kepentingan pragmatis.
Yang jelas, meskipun Prabowo telah duduk di kursi RI-1, pengaruh Jokowi masih sangat terasa. Bayang-bayang kekuasaan ini menjadi tantangan bagi pemerintahan baru, apakah akan membuktikan independensinya atau justru melanjutkan estafet kendali dari sosok yang tak lagi berkuasa secara formal, tetapi tetap memiliki pengaruh yang luar biasa.
