JAKARTAMU.COM | Peran wartawan sebagai pilar keempat demokrasi sering kali diabaikan. Di berbagai lembaga, jurnalis masih menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugasnya, baik dalam bentuk tekanan politik, ancaman hukum, hingga perlakuan diskriminatif.
Sejarah mencatat bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kebebasan pers mendapatkan ruang yang lebih luas, sehingga kesejahteraan wartawan ikut meningkat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kesejahteraan wartawan di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama dalam persaingan media arus utama dengan media kecil yang masih kesulitan mendapatkan akses yang adil.
Penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian kesejahteraan bagi wartawan. Keppres ini bisa mencakup beberapa hal, seperti:
- Regulasi Standar Upah dan Kesejahteraan
Wartawan, terutama di media kecil dan independen, sering kali bekerja dengan honor yang tidak layak. Regulasi ini bisa menetapkan standar upah minimum bagi wartawan berdasarkan kategori medianya. - Perlindungan Hukum bagi Jurnalis
Banyak wartawan menghadapi intimidasi atau kriminalisasi saat meliput kasus-kasus sensitif. Keppres ini dapat memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. - Penyetaraan Hak Media Besar dan Kecil
Ada ketimpangan antara media besar dan media kecil dalam mendapatkan akses informasi, terutama dari lembaga pemerintah. Kebijakan ini perlu diubah agar semua wartawan memiliki hak yang sama dalam memperoleh berita.
Jika wartawan tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang layak, maka kebebasan pers sebagai pilar demokrasi bisa melemah. Pers yang kuat adalah cerminan dari negara yang demokratis dan beradab. Oleh karena itu, perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan. (Dwi Taufan Hidayat)
