Sejumlah kalangan, termasuk internal NU sendiri, membaca pernyataan tersebut ditujukan untuk PKB. Maklum, di masa KH Said Aqil Siradj, PBNU-PKB ibarat dua perahu kembar. Pernyataan-pernyataan Said Aqil kerap memperkuat sikap politik PKB. Demikian pula sebaliknya.
Setelah pemilu selesai, perseteruan PBNU dengan PKB ternyata berpindah “lapangan”. Kali ini terkait ajang Mukatamar PKB. Sementara struktural PKB solid meminta Cak Imin kembali memimpin PKB, muncul Yaqut Cholil Staquf. Adik ketua umum PBNU itu ingin menjadi penantang melalui pemilhan ketua umum.
Membaca gelagat tersebut, PKB memajukan pelaksanaan muktamar dan berlokasi di Bali. Jangankan mencalonkan, orang-orang yang diduga mendukung Yaqut bahkan tidak bisa masuk lokasi muktamar. Para pecalang menghalau pengunjuk rasa di luar gedung. Isu penyelenggaraan muktamar tandingan di Jakarta sempat menggelinding, namun akhirnya gagal.
Ada tudingan, pansus haji di DPR RI yang membidik kacau balaunya proses penyelenggaraan ibadah haji muncul dikait-kaitkan dengan sikap Yaqut tersebut. “Soal pansus ya, Pansus Haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh,” ujar Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).
Namun PKB membantahnya. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” ujar Maman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).
Hari-hari ini, hubungan PBNU dengan PKB kembali adem setelah sama-sama ”punya orang” di Kabinet Merah Putih.
