JAKARTAMU.COM | Perbandingan tarif pajak kendaraan bermotor antara Malaysia dan Indonesia mengungkapkan perbedaan yang signifikan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan efisiensi kebijakan perpajakan di kedua negara. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan kebijakan fiskal masing-masing negara tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan aksesibilitas terhadap kepemilikan kendaraan.
Tarif Pajak Kendaraan: Malaysia vs. Indonesia
Di Malaysia, tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Untuk kendaraan dengan kapasitas mesin hingga 1.600cc, tarif pajaknya berkisar antara RM20 hingga RM90 (sekitar Rp33.000 hingga Rp300.000). Setelah kapasitas mesin melebihi 1.600cc, tarif pajak akan meningkat secara progresif.
Sebaliknya, di Indonesia, tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat bervariasi antar provinsi. Tarif pajak untuk kendaraan pertama dapat mencapai hingga 1,2% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), sedangkan untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, tarif pajak progresif dapat mencapai hingga 6%. Selain itu, terdapat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tarifnya juga bervariasi, dengan batas maksimal hingga 12%.
Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Perbedaan tarif pajak ini menjadi lebih signifikan ketika dibandingkan dengan tingkat pendapatan per kapita di kedua negara. Malaysia memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, namun tarif pajak kendaraannya relatif lebih rendah. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun pendapatan per kapita lebih rendah, masyarakat harus menanggung beban pajak kendaraan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengurangi daya beli dan aksesibilitas masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi mobilitas dan produktivitas mereka.
Kritik terhadap Kebijakan Pajak Kendaraan di Indonesia
Kebijakan pajak kendaraan di Indonesia menghadapi beberapa kritik, antara lain:
- Tarif Pajak yang Tinggi: Tarif pajak kendaraan yang tinggi dapat memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka dengan pendapatan menengah ke bawah.
- Variasi Antar Daerah: Perbedaan tarif pajak antar provinsi dapat menimbulkan ketidakadilan dan kebingungan bagi masyarakat.
- Biaya Administrasi Tambahan: Selain pajak tahunan, terdapat biaya administrasi lain seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menambah beban finansial bagi pemilik kendaraan.
- Ketidaksesuaian dengan Fasilitas Publik: Meskipun pajak yang dibayarkan tinggi, seringkali fasilitas publik seperti infrastruktur jalan dan transportasi umum belum memadai, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan.
Rekomendasi Kebijakan
Untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia, beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
Peninjauan Ulang Tarif Pajak: Menyesuaikan tarif pajak kendaraan agar lebih proporsional dengan pendapatan per kapita dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Standarisasi Tarif Antar Daerah: Menyusun kebijakan yang lebih uniform untuk mengurangi disparitas tarif pajak antar provinsi, sehingga tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Pajak: Memastikan bahwa pendapatan dari pajak kendaraan digunakan secara efektif untuk perbaikan infrastruktur dan layanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan.
Pengurangan Biaya Administrasi: Menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi biaya tambahan yang tidak perlu, sehingga tidak memberatkan pemilik kendaraan.
Dengan melakukan reformasi kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan ekonomi, diharapkan sistem perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia dapat menjadi lebih adil, efisien, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional. (Dwi Taufan Hidayat)
