JAKARTAMU.COM | Penggabungan sejumlah partai politik ke dalam satu poros besar, seperti Koalisi Indonesia Maju (KIM), telah menciptakan kekuatan dominan dalam lanskap politik Indonesia.
KIM, yang awalnya terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelora, kemudian diperluas dengan bergabungnya Partai Demokrat, Partai Garuda, Partai Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) .
Dominasi koalisi ini terlihat jelas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, di mana KIM dan KIM Plus menguasai setidaknya 26 dari 37 provinsi untuk posisi gubernur dan wakil gubernur .
Namun, konsentrasi kekuatan politik semacam ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keseimbangan demokrasi di Indonesia. Dominasi satu koalisi besar dapat mengurangi ruang bagi oposisi dan mengancam prinsip checks and balances yang esensial dalam sistem demokrasi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya aliran dana asing ke rekening 21 partai politik nasional dan lokal menjelang pemilu.
Pada tahun 2022, total dana yang diterima mencapai Rp83 miliar, sementara pada tahun 2023 meningkat drastis menjadi Rp195 miliar .
Masuknya dana asing dalam jumlah besar ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi partai politik dan potensi intervensi asing dalam proses demokrasi Indonesia.
Praktik politik uang (money politics) juga menjadi ancaman nyata bagi integritas demokrasi. Politik uang dapat merusak proses pemilu yang seharusnya jujur dan adil, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, dan melahirkan pemerintahan yang korup .
Selain itu, politik uang dapat mempengaruhi kebijakan publik yang lebih menguntungkan kepentingan tertentu daripada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan .
Konsentrasi kekuatan politik yang didukung oleh dana asing dan praktik politik uang dapat mengancam kedaulatan nasional dan integritas demokrasi Indonesia. Jika lembaga-lembaga tinggi negara, pejabat publik, dan tokoh masyarakat telah terpengaruh oleh kekuatan asing, maka keputusan politik yang diambil mungkin tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pihak asing.
Situasi ini dapat mengarah pada kebijakan yang merugikan bangsa dan, dalam jangka panjang, mengancam kedaulatan serta keberlanjutan negara.
Oleh karena itu, penting bagi semua elemen masyarakat untuk waspada dan kritis terhadap dinamika politik yang terjadi. Pengawasan ketat terhadap sumber pendanaan partai politik, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang, dan penguatan peran oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan adalah langkah-langkah krusial untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap sehat dan berdaulat. (Dwi Taufan Hidayat)
