KETUA Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, baru-baru ini menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan apa pun terkait tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.
Pernyataan ini memperkuat pernyataan serupa yang ia sampaikan pada momentum Tanwir Muhammadiyah lalu. Hingga kini, kepastian dari pemerintah belum juga datang. (Baca: Muhammadiyah Merespons Tawaran Lahan Bekas Tambang Adaro)
Mungkinkah ketidakpastian ini justru terbaik untuk Muhammadiyah? Sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar dan paling dihormati, sejatinya Muhammadiyah memiliki misi yang jauh lebih besar dari urusan eksploitasi sumber daya alam.
Mungkinkah ketidakpastian janji pemerintah soal lahan tambang isyarat untuk ”menyelamatkan” Muhammadiyah soal kemungkinan buruk di masa mendatang?
Baca juga: Muhadjir Effendy Bilang Muhammadiyah Sudah Survei Lokasi Tambang Adaro dan Arutmin
Arab Saudi “Meninggalkan” Eksploitasi SDA
Di banyak negara, isu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi isu penting, tak terkecuali termasuk Arab Saudi. Ustaz H. Khairul Abadi, dalam salah satu kajian di Jakarta Timur, mengungkapkan negara itu mulai beralih dari ketergantungan pada minyak bumi.
Sebagai negara dengan cadangan minyak yang diperkirakan akan habis dalam 50 tahun, Saudi kini fokus pada pengembangan sektor pariwisata dan industri lainnya untuk menjaga stabilitas ekonominya. Hal senada diungkapkan Dr. H. Ahmad Rifa’i, M.Pd.I. Kebijakan Arab Saudi kini mendukung industri wisata sebagai langkah strategis menuju diversifikasi ekonomi.
Fenomena ini memberikan pelajaran penting. Banyak negara kaya, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, telah meninggalkan eksplorasi sumber daya alam secara bertahap. Sebagai gantinya, mereka mengembangkan model-model baru untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Kalau melihat apa yang sedang berlangsung di dunia itu, wajar jika timbul rasa penasaran pada masyarakat luas soal apa yang membuat Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah mengelola lahan tambang.
Baca juga: Isu Tambang Jangan Lemahkan Komitmen Warga Muhammadiyah terhadap Lingkungan
Mewaspadai Implikasi Amal Usaha Tambang
Tanpa bermaksud menyatakan setuju atau tidak setuju karena telah menjadi keputusan organisasi, penting untuk membayangkan implikasinya. Rocky Gerung pernah berpendapat bahwa pemberian hak istimewa seperti ini dapat memicu dinamika internal yang kompleks dalam ormas penerima.
Muktamar dan musyawarah besar organisasi misalnya, sangat mungkin menjadi ajang kompetisi kepemimpinan yang lebih intens. Petahana akan berusaha mempertahankan posisinya, sementara kader baru berusaha merebut tampuk kepemimpinan.
Apakah tidak mungkin musyawarah pergantian kepemimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat, wilayah, hingga ranting juga berlaku demikian? Terutama jika lokasi tersebut memiliki Amal Usaha Pertambangan (AUP).
Gesekan dan tantangan dalam pembagian dana pembinaan atau profit sharing antara wilayah, daerah, dan ranting akan menjadi hal penting yang harus diantisipasi.
Pengalaman menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan di organisasi besar seperti Muhammadiyah tidak pernah sederhana. Pemilihan rektor perguruan tinggi atau direktur rumah sakit, misalnya, sering kali diwarnai dinamika yang cukup intens. Hal serupa juga terjadi pada musyawarah wilayah yang melibatkan pengelolaan dana hibah besar dari pemerintah provinsi.
Pada akhirnya, bagaimana pun manusia sebagai makhluk ekonomi (homo economicus) secara rasional memiliki kecenderungan untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya dan tak pernah puas. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau FPI, mau Persis, mau MUI, pimpinan dan anggotanya adalah manusia, bukan malaikat.
Terlepas dari apakah Muhammadiyah akan mengeksekusi lahan tambang yang akan diberikan atau tidak, penting bagi persyarikatan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan demi kemaslahatan umat. (*)
