JAKARTAMU.COM | Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut semua subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam dua tahun. Dengan demikian, pada 2027 telah dimulai BBM satu harga.
“Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar,” ungkap Luhut di acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, dikutip pada Sabtu (22/2/2025), dikutip dari Kompas.com.
Wacana penghapusan subsidi BBM sudah mengemuka sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, rencana ini seolah timbul tenggelam mengingat pencabutan subsidi BBM bakal jadi gejolak nasional.
Menurut Luhut, penghapusan subsidi BBM akan menghemat APBN hingga miliaran dolar AS. Selama ini, impor BBM banyak menyedot devisa negara. Ia lalu bicara soal kemungkinan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam mengindentifikasi kendaraan-kendaraan yang bisa tetap mendapatkan subsidi.
”Dengan kecerdasan buatan (AI), kita bisa mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak mendapatkan jenis bahan bakar tertentu. Pemerintah juga terus memperbaiki teknologi ini, yang dikembangkan oleh lebih dari 300 anak muda Indonesia,” ungkapnya.
Pernyataan Luhut ini beririsan dengan rencana skema baru subsisi BBM yang diwacanakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Sejauh ini, kata Bahlil, pihaknya masih melakukan kalkulasi ihwal skema apa yang akan diimplementasikan terkait subsidi BBM.
“Saya masih menghitung itu (skema BBM subsidi). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara. Bahlil menyampaikan bahwa skema blending (campuran) untuk subsidi BBM menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan. “Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” ucap Bahlil.
Skema blending atau campuran adalah pemberian subsidi dialihkan dalam bentuk barang/komoditas produknya dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Klarifikasi DEN
Tak lama setelah pernyataan Luhut, Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi memberikan klarifikasi. Menurut dia, sampai saat ini, belum ada keputusan yang diambil terkait perubahan subsidi BBM. Dia menyebut pernyataan Luhut adalah wacana agar menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran, yaitu melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak, bukan penghapusan subsidi.
“Penyaluran subsidi tepat sasaran ini penting karena mekanisme subsidi BBM saat ini banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu,” kata Jodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.tv, Sabtu (22/2/2025).
Ia menegaskan, statement Luhut tersebut masih merupakan usulan yang akan dikaji lebih lanjut secara mendalam, mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari masyarakat serta akademisi.
“Saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan database kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi untuk memastikan bahwa subsidi bisa disalurkan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
“Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui digitalisasi database tersebut sehingga pembaharuan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi bisa dilakukan lebih cepat,” tambahnya.
