JAKARTAMU.COM | Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia menekankan perlunya perbaikan tata kelola untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/2/2025), seperti dikutip dari Antara.
Luhut menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi sistem penyaluran bansos. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya. Beberapa langkah yang diusulkan meliputi peningkatan transparansi melalui sistem digital, memperketat pengawasan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun menanggapi pernyataan ini dengan serius dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret. “Ini bukan pertama kalinya masalah bansos diungkap. Sudah saatnya pemerintah bertindak tegas,” kata Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun.
Dengan permasalahan ini yang semakin menjadi sorotan, harapan masyarakat kini tertuju pada langkah nyata pemerintah untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos. Luhut berjanji bahwa pemerintah akan segera mengambil tindakan tegas guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Masalah tata kelola bansos yang diungkap Luhut menjadi pengingat betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Jika sistem tidak segera diperbaiki, program bansos yang seharusnya menjadi solusi justru bisa berubah menjadi masalah baru. (Dwi Taufan Hidayat)
