JAKARTAMU.COM | Pilkada Kota Jakarta selesai sudah. Hiruk pikuk politik pun mereda. Yang tersisa sampah politik yang mengotori kota. Juga nasib jutaan warga Jakarta yang hidup sengsara di balik gedung megah pencakar langit yang semakin angkuh.
Kini, Jakarta memiliki pemimpin baru bernama Pramono Anung Wibowo alais Mas Pram dan Rano Karno alias si Doel. Keduanya terbilang politisi senior yang kenyang pengalaman bernegara. Sudah tentu keduanya memiliki mimpi yang sama soal Jakarta, setelah Jokowi lucuti keistimewaannya secara paksa.
Permasalahan pokok di Jakarta bisa dibilang kompleks, karena kota ini adalah pusat aktivitas ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Beberapa isu utama yang sering dibahas misalnya kemacetan yang tak kunjung lengang, banjir yang kian tak bersahabat, polusi udara yang kerap jadi tersangka.
Juga yang tak kalah sengitnya masalah kepadatan penduduk akibat urbanisasi, permukiman kumuh yang tak manusiawi, serta sampah yang tumpah ruah, membusuk di sudut-sudut kota. Yang tak kalah mirisnya adalah kemiskinan yang terus membuncah di balik gedung-gedung gigantis yang tak bersahabat dengan kemiskinan.
Semua problematika itu sejatinya sudah menua seiring lalainya para penguasa Jakarta, wabil khusus penguasa negeri ini.
Kini, warga Jakarta tentu layak berharap pada pemimpin baru hasil Pilkada 2024, setelah sekian lama mereka bertempur memperebutkan kursi kuasa. Atas semua persoalan itu warga layak menagih seluruh janji-janji yang pernah mereka ucapkan.
Keberlanjutan
Pramono-Rano terbilang rajin berkunjung ke mantan Gub DKI Jakarta. Mereka bersiahturami ke para mantan Gubernur DKI Jakarta, seperti Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Selanjutnya mendatangi Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, juga bersilaturahmi ke Anies Rasyid Baswedan.
Selain meminta dukungan, dalam pertemuan itu mereka membahas problem akut Jakarta seperti masalah banjir, kemacetan dan lainnya.
“Kami berbincang-bincang berbagai masalah yang dihadapi warga Ibukota, juga pembangunan infrastruktur di Jakarta serta berbagai masalah klasik di Jakarta yang belum maksimal teratasi,” ungkap Pramono.
Pramono Anung mengaku belajar banyak dari Ahok terkait gaya kepemimpinan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Ahok merupakan sosok yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan atau kebijakan,” tukas Pramono. “Kami menimba ilmu menggali pengalaman dan keberanian untuk menuntaskan masalah” imbuhnya.
Pramono dan Rano Karno bertekad akan melanjutkan program-program yang mereka nilai sukses oleh mentan pemimpin Jakarta itu.
Mereka menilai, Ahok banyak melakukan perbaikan secara mendasar dan substansi di Jakarta. Contohnya, agar membantu mengatasi soal aduan/keluhan masyarakat, bisa secara langsung ke Balai Kota. “Pasti akan kami buka kembali pos pengaduan,” janji Pram.
Lebih dari itu, Pramono menilai masih banyak program-program baik yang dirintis oleh Ahok yang belum rampung, seperti Simpang Susun Semanggi, Monas dan Kalijodo. Pram bakal membenahi nantinya. “Kami akan teruskan banyak legacy peninggalan Ahok yang belum selesai,” janjinya.
Pramono juga mengagumi kinerja Ahok mengubah Kalijodo kawasan kumuh – lokalisasi prostitusi– menjadi kawasan bermain, sebagai suatu peninggalan yang luar biasa. “Dari lokasi yang haram jaddah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Sedangkan peninggalan Anies yang akan mereka teruskan antara lain akan melengkapi pembangunan seputar Stadion Jakarta International Stadium atau JIS. “Saya akan benar-benar berkonsentrasi membenahi infrastruktur JIS, jalan tol menuju stadion markas Jackmania tersebut,” janji Pramono.
Tak berhenti di sini. Pramono-Rano berjanji bakal membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Mereka menyadari banyak warga Jakarta usia kerja yang menjadi pengagguran gara-gara terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. “Ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi hal paling mendasar di Jakarta,” ujar Pramono.
Pengangguran paling tinggi terutama menimpa Gen Z dan milenial. “Kami akan membuka lapangan kerja yang berbasis Work From Home (WFH) dan Work From Everywhere (WFE), seluas-luasnya,” tambah Rano Karno. Caranya antara lain dilakukan lewat program Jakarta Fund.
Mereka berjanji menyisihkan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk kepentingan itu. Asal tahu saja, APBD Jakarta saat ini nilainya mencapai Rp80 triliun sampai Rp86 triliun.
Pramono mengatakan akan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD Jakarta untuk menyukseskan program Jakarta Fund.
Pramono juga berencana menerapkan kebijakan WFH dan WFE, khususnya yang memanfaatkan tehnologi digital termasuk di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Kebijakan itu pernah dilakukan Pram saat menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. “Supaya pekerja Gen Z, Gen Milenial ini tidak habis di jalan, bekerja dari mana saja WFH maupun WFE di kantor pemerintah ini sudah diberlakukan. Dan kami berdua akan memberlakukan itu,” ujar Pramono Anung.
Bantuan Modal
Terkait masalah persaingan pasar tradisional dan pasar modern, Pramono Anung menyebut, bantuan modal dan sarana prasarana menjadi salah satu kunci untuk menghadapi persaingan itu.
“Permodalan itu menjadi hal yang sekarang ini benar-benar ditunggu oleh para pedagang pasar. Lalu harus dibantu juga sarana dan prasarana untuk pasar rakyat untuk hadapi persaingan pasar rakyat dengan pasar modern,” kata Pramono.
Menurut Pramono, persaingan pasar tradisional dan modern tidak bisa dihindari. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk merelokasi dan menjaga berdirinya pasar tradisional yang berkembang dari rakyat.
“Itu menjadi tugas pemerintah daerah, termasuk pemerintah Jakarta untuk menjaga itu. Karena kalau dibiarkan persaingannya apalagi dengan yang besar-besar, pasti pasar rakyat ini akan kalah, pedagangnya akan kalah. Untuk itu harus ada perlindungan terhadap mereka dalam kondisi persaingan yang seperti ini,” jelas Pramono.
Pramono mencontohkan salah satunya seperti pentingnya promosi pemasaran Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat demi menghidupkan dan mempertahankan statusnya sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara.
Pramono mengaku sering mengunjungi Pasar Tanah Abang dan melihat langsung persoalan utama di pasar tersebut, mulai dari persaingan dengan pedagang online hingga fasilitas tempat dan sebagainya yang memang perlu dibantu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Promosi dan sebagainya, jika itu dilakukan, kami yakin dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini memang sedang menghadapi tekanan. Kami yakini bahwa promosi itu menjadi penting seperti hal-hal yang juga diusulkan oleh calon yang lain,” ucap Pramono.
Masalah Kampung Bayam
Janji Pram lainnya adalah membereskan permasalahan di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara. Ia akan mempelajari secara detail akar masalah yang menyebabkan belum ada penyerahan kunci ke warga Kampung Bayam.
Padahal sudah ada sebagian kesepakatan yang tercapai antara warga dengan pengelola apartemen di penghujung jabatan Anies Baswedan saat menjadi Gubenur DKI Jakarta.
“Kenapa sampai hari ini kunci yang sudah jadi kesepakatan kok belum diberikan, kan itu sumber masalahnya,” kata Pram, sembari menduga mungkin karena adanya protes-protes menjadi konflik berkepanjangan sehingga hari ini belum terselesaikan.
Menurutnya, persoalan di Kampung Susun Bayam menjadi prioritas – yang harus segera dicarikan solusi. “Dengan mengutamakan prinsip dibangunnya rumah susun itu, sebagai bentuk kompensasi, nggak boleh ada yang lain,” imbuhnya.
Ihwal Kampung Bayam, menurut Pramono, sudah ada sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Kala itu, masyarakat diberikan ruang untuk mengelola Kampung Bayam, karena itu ia berjanji akan mencarikan solusi terbaik untuk warga.
“Kami akan pelajari terlebih dahulu, sehingga keputusan yang diambil harus seadil-adilnya bagi siapapun, terutama bagi orang yang memerlukan rumah tinggal,” janji Pramono, sembari menjelaskan juga mengakomodasi kepentingan Pemda, “Hal yang menjadi pemikirannya harus bisa dijalankan,” imbuhnya.
Tantangan Besar
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Fahira Idris, mengingatkan Pramono-Rano akan menghadapi tantangan besar untuk menjaga dan melanjutkan standar yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan.
Lompatan kemajuan yang telah dicapai Jakarta, seperti transportasi publik yang semakin terintegrasi, penataan kampung kota yang partisipatif, dan penanganan banjir yang lebih sistematis, akan menjadi referensi utama yang harus dijaga.
“Warga Jakarta memiliki ekspektasi tinggi terhadap keberlanjutan pembangunan yang telah dirasakan dampaknya secara langsung. Infrastruktur modern, kualitas udara yang lebih baik, ruang publik yang inklusif, serta inovasi digital menjadi kebutuhan mendasar yang harus terus diperkuat,” ucap Fahira.
Ia berharap kepemimpinan Pramono-Rano tidak hanya melanjutkan program-program unggulan yang sudah ada, tetapi juga membawa terobosan yang relevan dengan tantangan warga Jakarta yang terus berkembang.
Kemajuan yang telah diraih dan dirasakan oleh warga Jakarta dapat semakin berkembang dengan kepemimpinan yang baru.
Sebagai senator yang mewakili Jakarta, ia menyadari tingginya ekspektasi yang dimiliki oleh warga Jakarta terhadap pasangan yang terpilih. Ekspektasi tersebut, menurutnya, semakin tumbuh seiring dengan lompatan kemajuan yang berhasil dicapai Jakarta selama masa kepemimpinan Anies Baswedan.
Menurutnya, salah satu patokan ideal dalam mengawal Jakarta ke depan adalah memastikan lompatan kemajuan yang telah dicapai Anies dapat berkelanjutan dan semakin baik.
Fahira menyoroti beberapa pencapaian signifikan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, salah satunya adalah mengangkat Jakarta ke level yang sejajar dengan kota-kota global.
Anies memperkenalkan paradigma pembangunan berketahanan iklim dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada mempercantik wajah kota melalui infrastruktur kelas dunia, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup warganya.
Selama masa pemerintahannya, Anies memperkenalkan konsep kolaborasi antara Pemprov Jakarta dan warga. Warga berperan sebagai kreator, sementara Pemerintah Provinsi Jakarta bertindak sebagai kolaborator.
Menurut Fahira pendekatan ini berhasil menciptakan berbagai inovasi yang memperkuat ekosistem digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan membangun komitmen bersama untuk menuju tujuan nol emisi karbon.
