JAKARTAMU.COM | Sudah banyak yang dilakukan gubernur-gubernur terdahulu dalam mengatasi kemacetan. Namun, problem ini belum sepenuhnya teratasi. “Problem Jakarta memang tidak bisa diselesaikan dalam lima tahun saja, perbaikan itu membutuhkan kesinambungan, ” kilah Rano Karno, wakil gubernur Jakarta terpilih, suatu ketika.
Seolah paham betul kota Jakarta, Bang Doel –begitu ia disapa– melanjutkan betapa peliknya kota Jakarta. “Saat kampanye kami tidak menjanjikan yang muluk-muluk, yang jelas kami akan bekerja untuk perbaikan dan kemajuan Jakarta,” kata si Doel berusaha realistitis.
Soal kemacetan Jakarta, masalahnya tidak melulu karena melimpahnya mobil yang melintas di jalan-jalan. Namun ada juga kontribusi daerah-daerah lain di sekitar Jakarta yang menambah kemacetan Jakarta makin sulit terurai.
Jumlah kendaraan pribadi yang tinggi, kurangnya transportasi umum yang terintegrasi sepenuhnya, dan pertumbuhan infrastruktur jalan yang kalah cepat dengan pertumbuhan kendaraan adalah masalah yang saling campur aduk.
“Sejak zaman Bang Ali Sadikin, masalah ini sejatinya sudah tertangani dengan baik, namun gubernur berikutnya tidak konsisten dalam menata lalu-lintas jakarta,” keluhnya.
Pemerintah pusat juga tak peduli dalam mengatasi pertumbuhan kendaraan pribadi warga Jakarta. Belum lagi pertumbuhan mobil baru di kota-kota di sekitar Jakarta yang sulit dikendalikan. Sebab di setiap pembelian mobil baru selalu ada pihak-pihak yang diuntungkan. Mulai dealer mobil, pabrikan, asuransi mobil, leasing, para marketing hingga polisi lalu-lintas.
“Rasanya masalah kemacetan itu seperti lingkaran setan yang membutuhkan cara gila untuk menyelesaikannya,” keluh Upi Patt, seorang jurnalis senior yang memilih menjual mobil antiknya guna melepas beban kemacetan kota Jakarta.
Warga Bintaro Jaya, Elik Susanti, juga memilih jalan lain. Ia mengaku lebih memilik KRL untuk mobilitas ia bekerja. “Lebih hemat dan lebih cepat, buat apa punya mobil hanya untuk buang-buang waktu dan uang, capek bawa mobil,” keluhnya saat ditemui di stasiun Sudimara.
Kemacetan jelas menjengkelkan. Gara-gara macet stres dan kerugian psikis pengguna jalan di Jakarta menghinggapi. Sudah begitu mereka juga mesti merogoh sakunya lebih dalam.
Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Bakharuddin mengatakan kemacetan yang terjadi di Jakarta menyebabkan kerugian mencapai Rp100 triliun per tahun.
Bentuk kerugian salah satunya bertalian dengan kerugian kesehatan karena polusi udara. Ia mencontohkan saat menjabat di Polda Metro Jaya. Setiap pekan, kata dia, anggota polantas yang bertugas di lapangan mesti cek kesehatan.
“Dampak paru-parunya, dampak dari ginjalnya dan sebagainya, cuci darah,” katanya dalam diskusi yang digelar di Gedung Dewan Pers belum lama ini.
Pjs Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga menyebut beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh gubernur terpilih selanjutnya. Kemacetan dan polusi udara jadi pekerjaan rumah yang masih susah diselesaikan di Jakarta.
Heru menyebut, ada beberapa poin yang harus diperhatikan gubernur selanjutnya untuk mengembangkan Jakarta, khususnya menjadi kota global.
Pantau Udara
Perihal polusi Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia menyampaikan rekomendasi yang masuk akal. Ia memperingatkan bahwa polusi udara di Jakarta tak bisa lagi diabaikan.
Menurutnya, kualitas udara yang buruk memerlukan tindakan tegas dan penerapan kebijakan yang efektif. Salah satu usulan utama adalah pengembangan aplikasi “Pantau Udara” yang akan memantau kondisi udara secara real-time dan memberikan data transparan untuk identifikasi sumber polusi. “Kami berharap Gubernur baru dapat segera mewujudkan sistem ini demi udara bersih bagi warga Jakarta,” ujar Novita.
Selain itu, ia mengusulkan penguatan sistem peringatan dini dan penegakan hukum untuk menekan sumber polusi. Kolaborasi lintas wilayah aglomerasi Jabodetabekpunjur juga menjadi fokus, terutama dalam inventarisasi emisi dan identifikasi sumber polusi lintas batas.
“Polusi udara adalah isu yang melampaui batas administratif. Kerja sama antardaerah sangat penting untuk solusi yang lebih efektif,” tambahnya.
Sektor transportasi menjadi perhatian utama, dengan rekomendasi kebijakan seperti penerapan jalan berbayar elektronik (ERP), insentif tarif transportasi umum, pemberlakuan zona rendah emisi, dan peningkatan uji emisi kendaraan.
Langkah ini, menurtunya, akan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan.
Soal polusi dari sektor industry, ia merekomendasikan pemasangan alat pengendali emisi seperti scrubber, relokasi industri pencemar berat, pencabutan izin bagi pelanggar lingkungan, serta transparansi hasil evaluasi lingkungan.
Di sisi lain, edukasi masyarakat terhadap bahaya pembakaran sampah juga dianggap penting, dengan usulan sistem pelaporan yang lebih efisien dan denda maksimal sebesar Rp500.000 bagi pelanggar.
Dengan rekomendasi ini, Bicara Udara berharap Pramono-Rano dapat mengambil langkah progresif dalam penanganan polusi udara.
Kemiskinan dan Pengangguran
Masalah Jakarta masih banyak. Selain macet, kota metropolitan ini tak lepas dari masalah pengangguran dan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan sebanyak 9,9 juta atau 22,225 persen penduduk berusia 15-24 tahun di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, bestatus pengangguran atau Not Employment, Education, or Training (NEET).
Khusus Jakarta, BPS DKI Jakarta memperlihatkan jumlah pengangguran pada rentang usia 15 tahun ke atas mencapai angka 354.496 orang. Data tersebut dihimpun BPS pada 20 Juni 2024.
Sedangkan persentase penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024 ada 4,30 persen atau sebesar 464,93 ribu orang. Angka kemiskinan di Jakarta per Maret 2024 tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum Covid-19 atau pada Maret 2019 sebesar 3,47 persen.
Sepanjang 2019 hingga 2024, jumlah penduduk miskin tertinggi di Jakarta pernah terjadi pada Maret 2021 yang mencapai 501,92 ribu orang.
Pemerintah telah menggelontorkan sejumlah program bantuan sosial berbasis kartu, di antaranya Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan lainnya. Namun menurut pakar spesialis bidang kemiskinan, Teguh Dartanto, program bantuan sosial sebenarnya kurang efektif dalam menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini menyebut kemiskinan ekstrem atau keraknya kemiskinan adalah masalah yang sifatnya sangat struktural. Sehingga tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan bansos saja.
“Untuk kemiskinan ekstrem harus ada kebijakan yang sifatnya jangka panjang seperti PKH, Pendidikan dan Kesehatan yang dampaknya jangka panjang,“ ujar Teguh.
Dalam hasil riset yang ia lakukan pada 2013, data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun sebanyak 6,6% dari penduduk Indonesia yang sebelumnya tidak tergolong miskin, jatuh ke dalam jurang kemiskinan.
“Kemiskinan sifatnya bukan statis tetapi dinamis, orang dengan mudah naik dan turun kemiskinan,“ tambah Teguh, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI.
Di Jakarta Masyarakat miskin paling banyak ada di Jakarta Utara. Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi Jakarta Utara, Rosihan Arsyad mengatakan, isu kemiskinan ekstrem tinggi di daerah tersebut sudah ada dari dulu dan sampai sekarang pun terus berlanjut.
Dan persoalan Jakarta, memang tak sedikit. Kendati selalu yang itu-itu saja. Marhabban gubernur dan wakil gubernur baru…!
