JAKARTAMU.COM | Pada Desember 2024, Indonesia resmi diturunkan statusnya oleh Bank Dunia dari negara berpenghasilan menengah ke bawah setelah sebelumnya sempat masuk kategori menengah ke atas pada tahun 2020. Penurunan ini tentu memicu perdebatan luas, baik dari kalangan ekonom, pengusaha, maupun masyarakat umum. Bukan hanya sekadar angka di atas kertas, perubahan status ini memiliki dampak langsung terhadap investasi, kebijakan fiskal, dan tentu saja, kesejahteraan rakyat.
Upah Minimum Indonesia di Antara Negara-Negara Dunia
Laporan Velocity Global yang mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan upah minimum terendah di dunia mempertegas kondisi ini. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di urutan ke-10, dengan rentang UMR dari Rp2,1 juta di Jawa Tengah hingga Rp5,3 juta di DKI Jakarta. Bandingkan dengan Vietnam yang memiliki upah minimum Rp2,2 juta hingga Rp3,1 juta, atau bahkan Filipina dengan Rp1,9 juta per bulan.
Meskipun masih lebih baik dibandingkan India dan Nigeria, yang memiliki upah minimum di bawah Rp1,5 juta per bulan, angka tersebut tetap menunjukkan daya beli masyarakat Indonesia yang stagnan. Jika dihitung dengan standar kebutuhan hidup layak di kota besar, upah ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi biaya sandang, pangan, dan papan, terutama dengan inflasi yang terus meningkat.
Mengapa Indonesia Mengalami Penurunan Status?
Beberapa faktor utama yang berkontribusi pada penurunan status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah meliputi:
- Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat
Meskipun ekonomi Indonesia tetap tumbuh, tetapi lajunya tidak secepat yang diharapkan. Sektor industri manufaktur yang dulu menjadi tulang punggung kini melambat, sementara sektor informal semakin dominan. - Daya Beli Masyarakat yang Melemah
Upah yang rendah, inflasi yang tinggi, dan harga kebutuhan pokok yang meningkat telah menekan daya beli masyarakat. Banyak rumah tangga yang kini kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dalam kategori kelas menengah. - Ketimpangan Ekonomi yang Lebar
Distribusi kekayaan di Indonesia masih sangat timpang. Sebagian besar kekayaan dikuasai oleh segelintir elite, sementara mayoritas rakyat masih berkutat dalam perjuangan ekonomi harian. - Investasi yang Tidak Optimal
Investor asing cenderung mencari negara dengan stabilitas ekonomi yang lebih kuat dan kepastian hukum yang lebih jelas. Dengan penurunan status ini, potensi aliran investasi ke Indonesia bisa semakin berkurang.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
- Makin Sulit Meningkatkan Kesejahteraan
Dengan status baru ini, pemerintah berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas pinjaman internasional yang sebelumnya diberikan kepada negara berpenghasilan menengah ke atas. Akibatnya, anggaran untuk program kesejahteraan dan subsidi mungkin akan lebih ketat. - Beban Pajak Bisa Meningkat
Untuk menutup defisit, pemerintah mungkin akan menaikkan pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), maupun tarif cukai. Ini akan semakin membebani masyarakat kelas bawah dan menengah. - Lapangan Kerja Kian Sulit
Dengan upah minimum yang rendah dan ketidakpastian ekonomi, banyak perusahaan akan lebih berhati-hati dalam merekrut tenaga kerja. Alhasil, angka pengangguran bisa meningkat, terutama di sektor industri dan manufaktur. - Kemiskinan Bisa Bertambah
Jika daya beli masyarakat terus melemah dan harga kebutuhan pokok semakin meningkat, maka angka kemiskinan di Indonesia bisa kembali naik. Ini bisa menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial.
Apa Solusinya?
Untuk mengatasi dampak negatif dari penurunan status ini, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi
Pemerintah harus mendorong industri berbasis inovasi dan teknologi agar dapat bersaing di pasar global. Digitalisasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci.
Menarik Investasi Berkualitas
Alih-alih hanya mengejar investasi besar-besaran tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, Indonesia harus fokus pada investasi yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas.
Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan
Regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel namun tetap melindungi hak pekerja harus dioptimalkan agar upah minimum bisa lebih kompetitif tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.
Pemerataan Ekonomi
Program-program pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah harus ditingkatkan agar pertumbuhan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Kesimpulan
Penurunan status Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah adalah peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat. Jika tidak ada kebijakan strategis yang diambil segera, maka risiko kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan semakin memburuk. Namun, jika dijadikan momentum untuk berbenah, ini bisa menjadi titik balik untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk berubah? Ataukah kita hanya akan menjadi penonton dari penurunan ini tanpa ada aksi nyata? (Dwi Taufan Hidayat)
