AKHIR Desember 2024, pasangan penyanyi Mahalini dan Rizky Febian menggelar pernikahan ulang di Hotel Raffles, Jakarta. Ini lantaran pernikahan awal mereka di tempat yang sama pada Mei 2024 dianggap tidak sah karena syarat yang kurang sehingga tak bisa dicatatkan.
Terlepas soal alasan pernikahan ulang tersebut, yang jelas keduanya bukan pasangan sembarangan. Pasangan ini berlimpah duit. Jangankan hanya memberi saku penghulu dan biaya pencatatan yang paling banyak Rp1 juta, membayar paket pernikahan di Ballroom Hotel Raffles yang Rp1,38 miliar saja mereka sanggup. Tidak hanya sekali, tapi dua kali.
Sementara di sisi lain, ternyata masih pasangan, bahkan sudah sah menjadi suami istri secara agama, tak mampu membiayai pencatatan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Bisa dibayangkan, biaya paket pernikahan Mahalini-Rizky Febian bisa mengongkosi pencatatan lebih dari 100 pasangan pengantin.
Perkawinan tak tercatat bisa menimbulkan persoalan sosial, terutama bagi sang istri dan anak. Ketidaaan akta nikah menyebabkan perempuan mendapat stempel bukan istri secara hukum. Dengan kata lain, kata akta nikah, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.
Konsekuensi lebih jauh, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika kelas terjadi perceraian atau suami meninggal dunia. Secara psikologis, perkawinan semacam ini membuhat perempuan sulit bersosialisasi karena masyarakat menganggapnya sebagai istri simpanan.
Muhammadiyah dan Aisyiyah tentu punya kepentingan terhadap masalah ini. Fadhli Arsil, ketua Majelis Pustaka dan Informasi PWM DKI Jakarta berpendapat bahwa pada perayaan milad ke depan seyogyanya fenomena ini mendapat perhatian. Dia mencetuskan ide perayaan Milad Muhammadiyah di DKI Jakarta pada tahun mendatang diisi dengan kegiatan nikah massal.
Monumen nasional atau monas adalah lokasi yang tepat untuk acara ini. Monas adalah ikon sejarah sekaligus simbol perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai simbol persatuan, Monas kerap menjadi berkumpul masyarakat untuk berbagai acara seperti apel akbar sampai senam massal. Bahkan monas pun juga menjadi lokasi beberapa acara kenegaraan.
Penyelenggaraan nikah massal di monas tidak hanya menyemarakkan milad, tetapi juga membawa misi sosial, sekaligus syiar dakwah. Kegiatan ini pasti menjadi daya tarik bagi pengunjung monas, baik warga masyarakat maupun warga negara asing.
Kendati yang dinikahkan hanya 100 pasangan misalnya, tetapi acara ini bakal menyedot massa yang jauh lebih banyak. Tinggal bagaimana mengemas acara secara menarik, tanpa meninggalkan skaralitasnya.
Setidaknya ada tiga faktor yang membuat nikah massal menarik. Pertama, secara ekonomi nikah massal dapat dipandang sebagai sebuah strategi adaptif Muhammadiyah untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Nikah massal memberikan jalan untuk masyarakat duafa yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap dapat melangsungkan pernikahan.
Kedua, dari perspektif hukum, nikah massal adalah syiar dakwah Muhammadiyah sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat agar mencatatkan praktik nikah siri yang banyak terjadi di masyarakat.
Ketiga, dari sisi spiritual, nikah massal dapat mendatangkan keberkahan dengan keterlibatan para tokoh agama yang dianggap otoritatif di Muhammadiyah. Mereka berperan sebagai yang menikahkan sekaligus memberikan wejangan dan memimpin pembacaan do’a.
Bisa dibayangkan meriahnya acara nikah massal di Monas. Diawali arak-arakan pasanan pengantin, acara ditutup dengan doa yang dipimpin ulama dan kiai PWM DKI Jakarta bersama ribuan hadirin yang datang.
Sebuah hadis dari Abu Hurairah RA menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, maka para malaikat mendoakan mereka berdua. Malaikat Jibril mendoakan untuk rezeki mereka, Mikail mendoakan untuk keturunan mereka, dan Israfil mendoakan untuk hati mereka.” (HR. Tirmidzi).
Nikah massal ini tak hanya menyemarakkan Milad tetapi juga memberikan solusi konkret bagi masyarakat, sekaligus menyampaikan pesan dakwah yang kuat, bahwa Muhammadiyah hadir untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan bermartabat.
