JAKARTAMU.COM | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara yang sah. Kendati telah diputuskan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, belum ada aturan yang mengikatnya.
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025), Tito menegaskan bahwa perpindahan ibu kota harus ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan belum ada Perpres yang mengatur tentang hal tersebut.
“Saya ingin menegaskan di sini, karena saya lihat di berita macam-macam, ibu kota negara dianggap Ibu Kota Nusantara (IKN). Sesuai dengan undang-undang, perpindahan ibu kota harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres),” tegas Tito.
Tito juga menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 akan tetap dilakukan di Jakarta, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Selagi perpresnya belum operasional (IKN) sebagai ibu kota negara, maka ibu kota tetap di Jakarta. Meskipun nama Jakarta sudah menjadi Daerah Khusus Jakarta,” ujarnya.
Tetap Berfungsi Sebagai Ibukota
Pernyataan Tito ini sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait status Jakarta sebagai ibu kota negara pasca pengumuman perpindahan ibu kota ke IKN.
Meskipun IKN sudah mulai dibangun dan direncanakan untuk menjadi pusat pemerintahan baru, Jakarta tetap memiliki peran penting sebagai pusat ekonomi dan bisnis.
Pemerintah tampaknya masih fokus menyelesaikan proses perpindahan ibu kota, termasuk penyelesaian regulasi dan infrastruktur di IKN.
Sementara itu, Jakarta masih tetap berfungsi sebagai ibu kota negara dan akan terus menjalankan fungsi pemerintahannya hingga perpindahan ibu kota resmi dilakukan.
