JAKARTAMU.COM | Indonesia, sebagai negara kaya sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi (migas), seharusnya mampu menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga terjangkau bagi rakyatnya. Namun, kenyataannya, harga BBM di Tanah Air seringkali lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya harga ini adalah keberadaan mafia migas yang telah mengakar sejak era Orde Baru. Dengan penangkapan sejumlah aktor utama dalam jaringan ini, pemerintah memiliki momentum emas untuk menghitung ulang harga BBM agar lebih mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya dan menguntungkan masyarakat luas.
Sejarah dan Operasi Mafia Migas di Indonesia
Mafia migas di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak zaman Orde Baru, kelompok ini telah memanfaatkan PT Pertamina (Persero) dan anak-anak usahanya sebagai ladang bisnis untuk memperkaya diri dan kelompok mereka. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi modus operandi utama mereka, yang berdampak pada ekonomi biaya tinggi dan rapuhnya ketahanan energi nasional.
Salah satu contoh konkret adalah kasus yang melibatkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Hasil audit forensik yang pernah diungkap oleh mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, menunjukkan adanya transaksi tidak jelas senilai USD 18 miliar dalam jual beli minyak mentah dan BBM oleh Petral. Transaksi ini diduga melibatkan perantara yang mencari rente, sehingga impor minyak dan BBM menjadi tidak efisien dan merugikan negara.
Dampak Penangkapan Mafia Migas terhadap Harga BBM
Penangkapan dan pemberantasan mafia migas seharusnya membawa angin segar bagi penurunan harga BBM di Indonesia. Dengan dihilangkannya praktik perburuan rente dan monopoli yang dilakukan oleh mafia migas, biaya produksi dan distribusi BBM dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan pernyataan pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, yang menyebut bahwa pemberantasan mafia migas dapat menurunkan anggaran subsidi BBM dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi yang selama ini membebani masyarakat.
Namun, penurunan harga BBM tidak akan terjadi secara otomatis hanya dengan penangkapan para pelaku. Diperlukan langkah proaktif dari pemerintah untuk merevisi kebijakan harga BBM. Hal ini mencakup evaluasi ulang struktur biaya produksi, distribusi, serta margin keuntungan yang wajar. Selain itu, transparansi dalam penetapan harga dan pengawasan ketat terhadap rantai pasok BBM menjadi kunci utama agar manfaat dari pemberantasan mafia migas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tantangan dalam Pemberantasan Mafia Migas
Meskipun penangkapan sejumlah aktor mafia migas telah dilakukan, tantangan dalam memberantas jaringan ini hingga ke akarnya masih sangat besar. Mafia migas memiliki jaringan yang luas dan kuat, melibatkan oknum di berbagai lembaga, termasuk di dalam Pertamina, pemerintah, DPR, hingga aparat penegak hukum. Fahmy Radhi menekankan bahwa tanpa peran aktif dan komitmen kuat dari presiden, pemberantasan mafia migas yang powerful ini akan sulit terwujud.
Selain itu, mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, pernah memperingatkan presiden tentang keberadaan mafia migas sejak 2014. Namun, hingga kini, praktik-praktik koruptif di sektor migas masih terus terjadi, menimbulkan pertanyaan apakah mafia migas justru “diternak” di era pemerintahan saat ini.
Langkah Strategis Menuju Revisi Harga BBM
Untuk memastikan bahwa pemberantasan mafia migas berdampak nyata pada penurunan harga BBM, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis:
- Reformasi Tata Kelola Migas: Merevisi regulasi dan kebijakan di sektor migas untuk menutup celah yang memungkinkan praktik KKN. Ini termasuk transparansi dalam proses lelang dan pengadaan, serta pengawasan ketat terhadap alur distribusi BBM.
- Evaluasi Struktur Harga BBM: Melakukan audit menyeluruh terhadap komponen biaya dalam penetapan harga BBM, mulai dari produksi hingga distribusi, guna memastikan tidak ada mark-up yang tidak wajar.
- Penguatan Lembaga Pengawas: Memperkuat peran lembaga pengawas independen untuk memantau dan mengawasi aktivitas di sektor migas, serta memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.
- Pendidikan dan Kesadaran Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan publik terhadap sektor migas, sehingga tercipta tekanan sosial bagi para pelaku praktik koruptif.
Kesimpulan
Penangkapan mafia migas merupakan langkah awal yang penting dalam upaya menyehatkan sektor energi Indonesia. Namun, tanpa diikuti dengan reformasi kebijakan dan penetapan harga BBM yang lebih adil, upaya tersebut akan sia-sia. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sumber daya migas benar-benar menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi segelintir elit yang mencari keuntungan pribadi. Saatnya menggulung karpet merah yang selama ini menjadi alas bagi mafia migas dan menghadirkan harga BBM yang lebih terjangkau bagi masyarakat. (Dwi Taufan Hidayat)
