JAKARTAMU.COM | Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan di tubuh kementeriannya. Sebanyak 23 proyek fiktif dengan nilai kerugian mencapai Rp5 miliar ditemukan dalam audit internal. Yang menarik, proyek-proyek tersebut berkaitan dengan seorang pengamat pertanian dari kampus ternama yang selama ini dikenal vokal mengkritik kebijakan Kementan.
“Investigasi sudah kami lakukan, dan hasilnya telah ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Saya sudah banyak dilobi agar memaafkan, tapi saya tolak. Ini demi rakyat,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Menurut Amran, kritik-kritik tajam yang belakangan dilontarkan oleh pengamat tersebut tidak bisa dilepaskan dari latar belakang relasi masa lalu. Sosok itu, yang disebut-sebut pernah mengelola sejumlah proyek di Kementan, kini dianggap menyebarkan narasi negatif yang meresahkan para petani dan mengganggu upaya swasembada pangan nasional.
“Pengamat ini bukan orang asing bagi kami. Ia pernah menikmati proyek, tapi setelah saya kembali menjabat, tak ada lagi ruang untuk praktik kotor. Maka mulailah kritik-kritik yang tendensius dilontarkan,” ujarnya tanpa menyebut nama.
Amran menyebut sang pengamat hanya aktif melontarkan kritik saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pertanian, baik pada periode 2014–2019 maupun sejak pelantikannya kembali pada 2023. Di masa menteri sebelumnya, suara sang pengamat justru senyap.
Temuan pelanggaran sendiri diungkap melalui audit investigatif oleh Inspektorat Jenderal Kementan. Audit tersebut mengidentifikasi 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Banyak proyek tidak sesuai kontrak, bahkan ada yang sepenuhnya fiktif.
“Barang yang dipesan tidak digunakan. Proyek tak sesuai kontrak. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara,” tegasnya.
Amran menuding kritik terhadap berbagai program strategis Kementan – seperti cetak sawah, food estate, hingga program pompanisasi – didasari konflik kepentingan dan bukan niat membangun. Termasuk kritik terhadap program makan siang dan susu gratis, yang menurutnya “asal tuduh tanpa dasar.”
“Kritik boleh, bahkan kami butuh kritik. Tapi harus konstruktif, berdasarkan data, bukan untuk menutupi agenda pribadi,” katanya.
Mentan menegaskan, siapa pun yang merugikan negara – baik pengamat, mitra kerja, atau pegawai internal – akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
“Tak ada pihak yang kebal hukum. Jangan berlindung di balik gelar atau status intelektual. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, ini kejahatan terhadap negara,” ujar Amran.
Ia mengajak masyarakat bersabar menanti proses hukum yang tengah berjalan. Pemerintah, kata dia, berkomitmen penuh menegakkan keadilan.
“Proses ini sedang berjalan. Kita kawal bersama. Yang bersalah, pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkasnya.
