JAKARTAMU.COM | Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon nomor urut 01, Syaraswati dan Rasyid Mangura, terkait hasil Pilkada Kabupaten Buton 2024. Dalam sidang yang digelar pada Selasa (4/2/2025), MK menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Ketua MK, Suhartoyo, dalam putusannya menyebutkan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan. Oleh karena itu, MK menilai gugatan tersebut tidak jelas atau kabur dan memutuskan untuk menolaknya.
“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi berkenaan dengan kewenangan atau tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo membacakan amar putusan perkara Nomor 78/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK, didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra serta tujuh hakim konstitusi lain.
Putusan MK ini sekaligus melegitimasi kemenangan pasangan Alvin Akawijaya Putra – Syarifudin Saafa dalam Pilkada Kabupaten Buton 2024 sebagaimana penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
”Hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buton tetap sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan KPU,” tutur Nasir, SH, kuasa hukum termohon KPU Kabupaten Buton dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/2/2025).
Hasil Pilkada Kabupaten Buton 2024 menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 01, Syaraswati – Rasyid Mangura memperoleh 19.583 suara, sementara pasangan nomor urut 06, Alvin Akawijaya Putra – Syarifudin Saafa memperoleh 22.462 suara.
Dengan selisih 2.879 suara, pasangan Alvin Akawijaya Putra – Syarifudin Saafa dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU Kabupaten Buton.
Tak puas hasil tersebut, pasangan Syaraswati – Rasyid Mangura mengajukan gugatan dengan beberapa dalil utama. Mereka mempertanyakan keabsahan ijazah magister (M.M.) milik calon wakil bupati terpilih, Syarifudin Saafa, dengan klaim bahwa data akademik yang bersangkutan tidak tercatat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Selain itu, mereka juga mengklaim adanya pelanggaran dalam proses pemungutan suara, seperti surat suara yang dicoblos sebelum ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi pemohon, serta dugaan inkonsistensi dalam penghitungan suara di beberapa TPS.
Dalam persidangan yang digelar sejak 15 Januari 2025, MK telah mendengarkan berbagai keterangan dari pemohon, termohon (KPU Kabupaten Buton), serta pihak terkait, yakni pasangan calon nomor urut 06, Alvin Akawijaya Putra dan Syarifudin Saafa.
