JAKARTAMU.COM | Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 kembali menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai PSN menjadi sorotan publik karena sering menimbulkan dampak negatif.
Di antaranya terkait konflik agaria dan potensi penyalahgunaan untuk kepentingan oligarki. Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, PSN justru menggusur sumber penghidupan masyarakat dan sarat akan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena itu, Busyro menganggap wajar bila Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken Prabowo juga menjadi kontroversi.
Ini lantaran munculnya PSN baru dan belum tegasnya sikap pemerintah terhadap PSN yang tidak lagi muncul dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Sebut saja PIK 2 Tropical Coastland di Tangerang, Banten, Rempang Eco City di Riau, dan Bendungan Bener di Wadas, Jawa Tengah.
Baca juga: Proyek Sengsara Nasional: Praktik Kolonialisme terhadap Masyarakat Adat
”Presiden harus lebih tegas memerintahkan penghentian segala bentuk aktivitas pada proyek-proyek tersebut. Ini karena selama ini lebih banyak mengakibatkan dampak negatif,” kata Busyro dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (10/3/2025).
Selain menyorot ketiga proyek tersebut, Busyro menyatakan akan mempelajari secara mendalam seluruh PSN dalam perpres tersebut bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) PP Muhammadiyah.
”Kami akan mengkaji secara komprehensif dan kritis terhadap 77 PSN sebagaimana yang tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025,” tutur Busyro.
