JAKARTAMU.COM | Muhammadiyah kembali disebut-sebut bakal mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.
Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan sampai saat ini belum ada perkembangan apa pun terkait tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.
”Setahu saya hingga saat ini belum ada tawaran resmi,” ujar Muhadjir dikonfirmasi Jakartamu.com melalui pesan singkat, Minggu (15/12/2024).
Baca juga: Menteri Bahlil Bilang Muhammadiyah Kelola Tambang Eks Adaro
Pernyataan ini menegaskan penjelasan Muhadjir pada Tanwir Muhammadiyah, pekan lalu. Dia mengatakan belum ada kepastian dari pemerintah.
”(Tambang) Ini baru jalan kalau nanti memang sudah ada kepastian dari pemerintah. Lokasinya di mana, kondisinya seperti apa, belum ada progres. Baru komitmen,” ujar Muhadjir ditemui seusai salat Jumat di Masjid KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (6/12/2024).
Menurut Muhadjir, Muhammadiyah hanya menunggu. Bila pemerintah telah menyodorkan indikasi lokasi akan ditawarkan secara resmi, Muhammadiyah segera melakukan kajian.
”Belum ada satu pun SK yang kita tandatangani. Muhammadiyah tidak berada dalam posisi meminta atau memilih lokasinya,” kata ketua PP Muhammadiyah yang membidang Ekonomi Bisnis dan Industri Halal ini.
Baca juga: Muhadjir Effendy Bilang Muhammadiyah Sudah Survei Lokasi Tambang Adaro dan Arutmin
Soal kemungkinan dibentuknya Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) di bidang pertambangan, Muhadjir menampiknya. Dia mengatakan tambang bukan pilihan satu-satunya. Lagi pula, pengalaman Muhammadiyah di bidang tambang relatif kurang.
”Walaupun kita punya lima fakultas dan jurusan pertambangan, ada 12 SMK pertambangan, ada 10 SMK alat berat, tapi kita tidak memiliki pengalaman secara organisasi. Kalau individu mungkin banyak,” tutur Muhadjir.
Meski begitu, Muhadjir telah menugaskan tim untuk melakukan survei di sejumlah lokasi yang disebut-sebut pemerintah. ”Mungkin satu atau dua pekan lagi laporannya masuk,” ujar dia.
Lahan bekas Adaro di Kalimantan telah mengemuka sebagai lokasi tambang Muhammadiyah sejak Agustus lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut dalam beberapa kali kesempatan kepada wartawan.
Baca juga: Menag Curhat Wewenang Haji Hilang, Dirjen: Kita Lihat 2026 Nanti
Dia juga meyakinkan bahwa perizinan pengelolaan tambang tersebut saat ini sedang berproses dan tinggal menunggu waktu diterbitkan.
”Kalau saya tidak lupa itu punya Adaro, kemungkinan besar,” kata Bahlil di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (14/12/2024), sebagaimana diberitakan Antara.
Adaro adalah satu dari enam wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang dipersiapkan pemerintah. Lima lainnya adalah PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.
