JAKARTAMU.COM | Kehadiran elite pengusaha dalam pertemuan di Istana menegaskan bahwa oligarki memiliki peran sentral dalam politik PS. Fenomena ini bukan sesuatu yang mengejutkan, mengingat politik di banyak negara memang berjalan dengan dukungan finansial dan kepentingan ekonomi yang besar. Namun, yang menjadi pertanyaan krusial adalah: apakah ini sekadar pertemuan biasa, atau justru mencerminkan arah kebijakan yang akan lebih menguntungkan segelintir elite dibanding rakyat banyak?
Oligarki sebagai Partner Utama Politik
Dalam sejarah politik modern, hubungan antara elite bisnis dan penguasa sering kali berjalan dalam simbiosis yang saling menguntungkan. Di satu sisi, pengusaha besar memiliki sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mendukung stabilitas pemerintahan, baik melalui investasi, lobi kebijakan, maupun dukungan langsung dalam kampanye politik. Di sisi lain, penguasa membutuhkan akses ke jaringan ekonomi yang kuat untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan kebijakan.
Menurut Jeffrey Winters, seorang pakar politik dari Northwestern University yang banyak meneliti oligarki di Indonesia, kekuatan oligarki dalam politik nasional tidak hanya sekadar mendukung, tetapi juga menentukan arah kebijakan. Dalam bukunya Oligarchy (2011), Winters menjelaskan bahwa oligarki di Indonesia beroperasi dengan strategi yang berbeda dibanding negara lain. Mereka tidak selalu tampil di garis depan, tetapi berperan sebagai “pengendali dari balik layar” yang memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan politik tetap berpihak pada kepentingan mereka.
“Di Indonesia, oligarki bukan hanya berpengaruh, tetapi mendominasi. Mereka tidak sekadar pemain di belakang layar, tetapi bagian dari sistem yang memastikan kebijakan negara tetap sejalan dengan kepentingan ekonomi mereka,” ujar Winters dalam sebuah wawancara.
Figuran dalam Politik?
Jika oligarki adalah partner utama dalam politik PS, maka bagaimana dengan aktor-aktor politik lainnya? Apakah mereka hanya menjadi figuran dalam dinamika kekuasaan yang lebih besar?
Menurut analis kebijakan publik, Rocky Gerung, politik Indonesia cenderung didominasi oleh kekuatan ekonomi dibanding gagasan atau ideologi. “Kita tidak lagi bicara tentang demokrasi dalam makna idealnya, tapi demokrasi yang dikendalikan oleh modal. Pemimpin politik hari ini lebih cenderung bertindak sebagai manajer kepentingan bisnis daripada sebagai pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat,” tegas Rocky dalam salah satu diskusinya.
Kritikus lain, Faisal Basri, seorang ekonom senior, juga menyoroti bahwa keterlibatan oligarki dalam politik sering kali berujung pada lahirnya kebijakan yang menguntungkan segelintir elite. “Ketika kebijakan ekonomi lebih berpihak kepada kepentingan konglomerat daripada kesejahteraan rakyat, maka kita harus bertanya: siapa sebenarnya yang memimpin negara ini?” kata Faisal dalam sebuah forum kebijakan publik.
Dampak bagi Rakyat dan Masa Depan Demokrasi
Dominasi oligarki dalam politik tidak hanya berdampak pada arah kebijakan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan demokrasi itu sendiri. Ketika kekuasaan lebih banyak dikendalikan oleh kepentingan ekonomi, maka ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menjadi semakin sempit.
Dalam banyak kasus, kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan korporasi, seperti kemudahan dalam investasi, regulasi yang menguntungkan bisnis besar, serta insentif pajak yang lebih longgar bagi pengusaha. Di sisi lain, isu-isu kesejahteraan rakyat seperti upah minimum, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan tenaga kerja, sering kali tidak menjadi prioritas utama.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, tren ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem politik. “Jika rakyat melihat bahwa politik hanya menjadi alat bagi segelintir orang untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan, maka kita akan menghadapi krisis legitimasi yang serius,” ungkapnya.
Kesimpulan
Kehadiran elite pengusaha dalam lingkaran kekuasaan PS bukan sekadar fenomena baru, melainkan bagian dari pola lama di mana oligarki selalu menjadi faktor dominan dalam politik Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka berpengaruh, tetapi sejauh mana mereka mengendalikan arah kebijakan negara.
Bagi rakyat, yang paling penting bukan hanya mengamati pertemuan-pertemuan di Istana, tetapi juga memahami dampaknya terhadap kebijakan yang akan datang. Jika demokrasi tetap ingin dijaga, maka transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang dibuat. (Dwi Taufan Hidayat)
