UNGARAN, JAKARTAMU.COM | Diskominfo: Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2026. Meski kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih mendominasi, Pemkab Semarang akan mengoptimalkan sumber-sumber lain guna meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha, saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Ungaran, pada Senin (24/3/2025) pagi. Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya menggali potensi PAD di luar sektor pajak yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah.
“Kita tidak akan menaikkan PBB, tetapi akan melakukan intensifikasi dan efisiensi di sektor lain yang masih berpotensi untuk mendongkrak pendapatan daerah. Salah satunya adalah efisiensi biaya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU),” ujar Ngesti Nugraha.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mengkaji berbagai kebijakan terkait efisiensi anggaran operasional. Selain LPJU, sektor retribusi daerah juga akan menjadi perhatian, termasuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Selain strategi efisiensi, Pemkab Semarang juga akan mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta guna meningkatkan investasi daerah. Sektor pariwisata, industri kreatif, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan akan menjadi fokus utama dalam upaya diversifikasi PAD.
Musrenbang ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan DPRD Kabupaten Semarang, akademisi, serta perwakilan masyarakat. Forum ini menjadi wadah untuk menyusun kebijakan pembangunan daerah yang berbasis partisipasi publik serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Pemkab Semarang berharap strategi ini mampu menjaga stabilitas fiskal daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan tanpa memberikan beban pajak tambahan kepada masyarakat. (Dwi Taufan Hidayat)
