JAKARTAMU.COM | Penolakan gugatan praperadilan kedua Hasto Kristiyanto bukan sekadar kekalahan prosedural, tetapi juga pukulan besar bagi stabilitas internal PDIP. Dengan status hukumnya yang semakin terpojok, ruang geraknya baik secara hukum maupun politik menjadi semakin sempit. Situasi ini membuka peluang bagi pertarungan faksi-faksi dalam PDIP untuk mengisi kekosongan kekuasaan—terutama dalam posisi Sekjen, jabatan strategis yang mengendalikan mesin partai.
Implikasi Penolakan Praperadilan Hasto
- Legitimasi Hukum Melemah: Dengan praperadilan kedua ditolak, posisi Hasto sebagai Sekjen semakin sulit dipertahankan. Jika proses hukum terus berlanjut hingga tahap penahanan atau persidangan, tekanan bagi PDIP untuk segera menggantinya akan semakin besar.
Bagi elite PDIP, ini bisa menjadi momen yang dimanfaatkan untuk mempercepat perombakan internal. Loyalis Megawati yang dianggap terlalu kaku dalam mengontrol partai berpotensi tergeser, memberi jalan bagi regenerasi kepemimpinan di tubuh PDIP.
- Perebutan Kursi Sekjen PDIP
Kursi Sekjen bukan hanya jabatan administratif, melainkan pusat kendali partai yang menentukan arah kebijakan, strategi politik, dan distribusi kekuasaan. Dengan melemahnya Hasto, persaingan antar faksi untuk memperebutkan posisi ini semakin tajam.
Setidaknya ada tiga faksi utama yang akan bertarung:
Faksi Megawati, yang ingin mempertahankan kendali keluarga Soekarno dalam partai dan menjaga status quo.
Faksi Puan Maharani, yang ingin memperkuat pengaruhnya sebagai pemimpin masa depan PDIP dan mendorong kader-kader yang lebih muda.
Faksi pragmatis, yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan politik, termasuk kemungkinan menjalin aliansi dengan kekuatan eksternal seperti pemerintahan baru.
- Potensi Cawe-cawe Pemerintah dan Oligarki
Dengan posisi PDIP yang semakin berjarak dengan pemerintahan baru, ada kemungkinan pihak eksternal akan berusaha mempengaruhi suksesi di partai. Jika faksi pragmatis atau faksi Puan yang mengambil kendali, PDIP bisa lebih terbuka terhadap koalisi baru. Sebaliknya, jika faksi Megawati tetap dominan, ketegangan dengan pemerintah bisa semakin meningkat.
Prediksi: Pertarungan Faksi Semakin Terbuka
- Faksi Puan Bisa Gunakan Momentum Ini untuk Konsolidasi
Jika Hasto semakin tersudut, Puan bisa lebih leluasa mendorong figur sekjen baru yang lebih loyal kepadanya. Ini bisa menggeser keseimbangan kekuasaan dalam partai dari dominasi Megawati ke arah regenerasi kepemimpinan yang lebih muda. - Faksi Megawati Bisa Bertahan, Tapi dengan Risiko Konflik Internal
Jika Megawati tetap bersikeras mempertahankan kendalinya, potensi perpecahan atau resistensi dari kader-kader muda yang menginginkan perubahan bisa semakin besar. Konflik internal ini bisa memperlemah soliditas PDIP, terutama dalam menghadapi Pemilu 2029. - Kondisi Ini Bisa Dimanfaatkan Pemerintahan Baru untuk Melemahkan PDIP
Jika konflik internal semakin tajam, bisa ada upaya dari luar untuk melemahkan PDIP dengan mendukung faksi tertentu atau menarik kader-kader strategis keluar dari partai.
Kesimpulan: PDIP di Persimpangan Jalan
Gugurnya praperadilan Hasto menjadi pemicu pertarungan politik yang lebih besar dalam tubuh PDIP. Perebutan kursi Sekjen hanya awal dari pertarungan yang sesungguhnya: siapa yang akan benar-benar mengendalikan partai di era pasca-Megawati?
Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin PDIP menghadapi perpecahan internal yang dapat mengubah peta politik nasional. Siapa yang akhirnya akan menang dalam pertarungan ini? Apakah Puan akan berhasil mengambil kendali, atau faksi Megawati masih terlalu kuat untuk digeser?
| Dwi Taufan Hidayat
