JAKARTAMU.COM | Pemerintah kembali menambah utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada awal tahun ini. Data Kementerian Keuangan menunjukkan total utang pemerintah mencapai Rp8.000 triliun per Februari 2025. Angka ini meningkat dibandingkan posisi akhir 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penambahan utang diperlukan untuk membiayai defisit APBN. Ia menegaskan kebijakan fiskal tetap dijaga agar tidak membahayakan stabilitas ekonomi. “Kami memastikan utang digunakan secara produktif untuk pembangunan,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (28/2).
Namun, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengingatkan potensi risiko fiskal. Ia menyebut rasio utang terhadap PDB yang terus naik bisa membebani anggaran negara. “Pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola utang agar tidak mengganggu belanja sosial,” ujarnya.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah masih tertekan akibat sentimen global. Bank Indonesia mencatat kurs rupiah melemah ke level Rp15.500 per dolar AS. Pelemahan ini berpotensi meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri.
Pemerintah menegaskan strategi pengelolaan utang tetap terkendali. Fokus utama adalah efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan negara. Meski demikian, tekanan ekonomi global masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal. (Dwi Taufan Hidayat)
