JAKARTAMU.COM | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus berupaya mengentaskan kemiskinan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas). Salah satunya, Prabu, organisasi berbasis sosial yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pada Kamis, 23 Januari 2025, kedua belah pihak resmi menandatangani nota kesepahaman di kantor Prabu di Jalan Maluku 40, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penandatanganan tersebut, Prabu diwakili oleh Leonita, menyatakan komitmen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui sejumlah program ekonomi.
Prabu, yang awalnya merupakan tim pemenangan Prabowo, kini telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan yang fokus pada pembangunan sektor-sektor strategis, seperti perkebunan dan perikanan. Dalam kerja sama ini, fokus utama diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, pendidikan, dan industri digital di wilayah Sulawesi Tengah.
Leonita dalam keterangan tertulis menekankan pentingnya industrialisasi sebagai kunci menuju kesejahteraan daerah. “Jika sebuah daerah tidak mampu masuk ke fase industri, sulit bagi daerah tersebut untuk mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, stimulus yang tepat untuk industrialisasi di Sulawesi Tengah sangat diperlukan,” ujar Leonita, Jumat (25/1/2025).
Ia menambahkan, ada lima poin utama yang menjadi pedoman dalam visi pembangunan ekonomi ala Prabu. Pertama, penyerapan tenaga kerja secara masif untuk mengurangi pengangguran. Kedua, swasembada pangan dan energi guna memastikan ketahanan ekonomi.
Ketiga, hilirisasi industri yang inovatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
”Lalu peningkatan produktivitas masyarakat di berbagai sektor, dan terakhir pemanfaatan teknologi modern sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi,” kata dia.
Nota kesepahaman ini mencakup pemberian dukungan luas dari Pemprov Sulteng kepada Prabu dalam menjalankan berbagai program ekonomi. Pemerintah daerah akan membuka ruang kolaborasi di sektor-sektor potensial, seperti pertanian dan perikanan.
Kedua pihak sepakat untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan kerja sama ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan kekuatan masyarakat sipil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Leonita juga mengungkapkan harapannya agar kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. “Kami berharap kolaborasi ini dapat menginspirasi pemerintah daerah lain untuk melibatkan organisasi masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi. Bersama-sama, kita dapat menciptakan perubahan nyata,” katanya.
