Negara Hukum
Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Apalagi negaranya presiden yang suka-suka mengubah aturan semaunya demi anak cucunya belaka. Dan, hukum itu harus dibentuk melalui mekanisme demokrasi: Rakyat berdaulat adalah rakyat yang menyanggah yang munkar dan menaati yang ma’ruf.
Negara yang adil menuntut keseimbangan antara ketertiban yang antar pribadi dan ketentraman setiap pribadi dalam merumuskan dan menjalankan peraturan perundangan-undangan.
Pembukaan konstitusi yang memancari pasal dan ayat-ayatnya tak akan berfaedah, jika penegakan hukumnya dikuasasi oleh politik asal banyak teman, bukan nilai -nilai di dalamnya yang dijadikan referensinya.
Selama hukum itu ditekan politik dan menyesuaikan maunya penguasa belaka, itulah tandanya kita belum beriman kepada cita-cita dan nilai yang kita rumuskan. Lawan keimanan adalah kekafiran dan lebih berbahaya jika kita sengaja atau tidak malah memilih jalan kemunafikan: lain di hati lain di mulut, lain lagi di perbuatan.
Nah, marilah kita menempatkan hak dan kewajiban dalam perspektif hubungan rakyat dan negaranya. Dalam negara yang masih bermental budaknya feodalisme dan menempatkan uang sebagai kekuatan yang mendominasi pembangunan semesta bagi negara itu, maka rakyat selalu ditekan bahwa hak itu belakangan setelah kewajiban. Padahal, hak itu selalu harus diperjuangkan melalui birokrasi dan keadaan sosial, sementara kewajiban itu melekat.
Sebutlah, misalnya kewajiban warga negara harus ber-KTP atau ber-Akta Kelahiran dan tanah hak nya harus bersertifikat. Tanpa KTP saja, bisa dibayangkan betapa terkucil dan terpencilnya sebagai warga negara. Ini mau tak mau harus diurus, sedangkan hak untuk memperoleh fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan, bertempat tinggal dan seterusnya, semua itu harus diperjuangkan.
Selama determinasi politik atas hukum mendominasi, maka sesungguhnya kita memang masih terbelakang, berkat kebodohan dan kemiskinan yang menguasai rakyat. Lebih parah – itu yang kita rasakan dewasa ini – ternyata politik bisa menelikung hukum dan bahkan sedang membunuh hukum yang demokratis demi kemanusiaan yang adil beradab, demi keadilan bagi seluruh bangsa berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum tampaknya hanya ingin diabdikan kepada seseorang dan keluarganya beserta para pendukungnya. (*)
