JAKARTAMU.COM | Isu perombakan Kabinet Merah Putih semakin menguat setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki 100 hari kerja. Dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam, Prabowo menanggapi rumor tersebut dengan tegas. Saat ditemui awak media, ia menyatakan tidak akan ragu mencopot menteri yang tidak bekerja maksimal untuk rakyat.
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini memicu spekulasi bahwa perombakan kabinet bisa terjadi dalam waktu dekat, terutama bagi menteri yang dinilai kurang berkontribusi signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut ucapan Presiden sebagai peringatan serius bagi para menteri untuk mengevaluasi kinerja mereka. Dasco menegaskan bahwa hak prerogatif reshuffle berada di tangan Presiden, dan siapa pun yang tidak bekerja sesuai visi pemerintahan bisa digantikan.
“Itu artinya adalah warning. Presiden punya hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi kabinet, dan tentunya beliau ingin memastikan semua menteri bekerja untuk rakyat,” ujar Dasco.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada laporan terkait beberapa menteri atau wakil menteri yang tidak seirama dengan visi dan arahan Presiden Prabowo, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dalam perombakan kabinet.
Prabowo sendiri menegaskan bahwa rakyat menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bekerja nyata untuk kepentingan bangsa. Oleh sebab itu, ia akan terus memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya akan bekerja untuk kepentingan rakyat,” lanjutnya.
Dasco menambahkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo, namun pernyataan tegasnya menunjukkan bahwa evaluasi kabinet memang sedang berlangsung.
“Yang terpenting, menteri-menteri harus bekerja serius. Kalau tidak, ya tentu akan ada konsekuensi,” kata Dasco.
Kini, publik menanti langkah berikutnya dari Presiden Prabowo: Apakah reshuffle benar-benar akan terjadi dalam waktu dekat? Jika ya, siapa saja yang akan terdampak?
Sebelumnya, pada Oktober 2024, Prabowo telah menegaskan kepada para menteri bahwa tidak ada yang kebal dari evaluasi. Ia mempersilakan para menteri mencopot pejabat di bawah kementeriannya yang tidak bekerja keras. Prabowo menyoroti birokrasi di Indonesia yang dikenal rumit dan mempersulit rakyat, sehingga meminta kabinetnya bersikap tegas terhadap kinerja bawahannya yang tidak memuaskan dalam melayani rakyat.
Selain itu, pada Januari 2025, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri dan wakil menteri akan dilakukan secara berkala. Ia menegaskan bahwa reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden dan akan dilakukan jika dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Dengan latar belakang tersebut, pernyataan terbaru Prabowo semakin memperkuat sinyal bahwa reshuffle kabinet mungkin saja terjadi dalam waktu dekat, terutama bagi menteri yang tidak menunjukkan kinerja optimal sesuai dengan visi dan misi pemerintahan. (Dwi Taufan Hidayat)
