JAKARTAMU.COM | Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas, MHum menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan telah terbukti sepanjang usianya. Hal ini terus menurus bertahan dalam setiap babak sejarah sampai saat ini.
”Sejak 112 tahun lalu, dan insya Allah sampai akhir zaman, Muhammadiyah berkhidmat untuk tiga nilai itu. Wajah Muhammadiyah tersebut terus dipertegas dalam situasi apa pun,” tutur Busyro dalam Peluncuran dan Diskusi Buku tertajuk Kehampaan Hak di Balik Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Mentang, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menurut Busyro, kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik ini adalah salah satu wujud komitmen Muhammadiyah tersebut. Dalam kasus Rempang, Muhammadiyah berdiri dan aktif menyuarakan keadilan dan kemanusiaan untuk masyarakat Rempang.
Tim PP Muhammadiyah, kata Busyro, melakukan advokasi di lapangan maupun pengadilan dan menemukan masalah-masalah yang sangat mengerikan. Diskusi pun dilakukan berkali-kali sehingga menghasilkan policy brief yang sedang dibahas.
”Kasus Rempang adalah tragedi kemanusiaan yang tak bisa dibantah akal sehat. Rempang hanya satu contoh dari kejahatan negara melalui PSN, proyek sengsara nasional,” kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Busyro lalu menyebutkan hal yang sama terjadi di Wadas, Jawa Tengah. Dari semua hal yang berlangsung itu, Busyro menyimpulkan terjadi pembebasan koloni, yang pelakunya justru adalah negara dan korporasi.
”Kenapa korporasi bisa sangat berdaya? Karena oligarki politik yang terus dibangun di atas kerapuhan nilai-nilai keagamaan, keadaban, dan budaya,” tuturnya.
Kolaborasi dua kekuatan besar, yaitu birokrasi dan oligarki, menghasilkan demoralisasi, khususnya di bidang politik yang sangat luar biasa. Kolaborasi tersebut telah memanipulasi konstitusi sedemikan rupa sehingga mengikis nilai-nilai yang ditekankan dalam empat alenea pembukaan UUD 1945 yaitu liberasi, humanisasi, dan transendensi.
”Rumusan ideologi yang cantik dirusak pembusukan-pembusukan dalam 10 tahun terakhir. Revisi UU KPK adalah contoh pembusukan itu. Revisi UU KPK adalah mutilasi politik yang sempurna. DPR yang harusnya bersuara malah diam menyelamatkan diri sendiri,” tutur dia.
Busyro mengaku menaruh harapan besar terhadap Prabowo untuk membalikkan keadaan, meskipun hal itu tidak mudah. Maka dari itu, ada waktu enam bulan untuk Prabowo untuk membuktikan komitmennya yaitu dengan mengembalikan KPK kepada jatidiri lamanya sebagai lembaga independen melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
”Jalan beliau pasti rumit dan ruwet tapi itu mulia kalau dilaksanakan,” katanya.
”Mengembalikan marwah KPK adalah pintu semuanya bisa kembali pada tempatnya. Ini adalah teladan di saat bangsa membutuhkan pemimpin yang bisa mengembalikan kewarasan yang sudah dirobek-robek 10 tahun pemerintahan sebelumnya,” tegas Busyro.
