JAKARTAMU.COM | Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog dengan tujuh jurnalis senior dalam sebuah pertemuan terbuka di perpustakaan pribadinya, Minggu (6/4/2025). Selama empat jam penuh, perbincangan berlangsung terbuka dan santai, di antaranya mengenai Undang-Undang TNI.
Terkait polemik Undang-Undang TNI 2025 yang dinilai sejumlah pihak menghidupkan kembali semangat dwifungsi seperti di era Orde Baru, Prabowo menegaskan dirinya justru merupakan bagian dari militer yang mendukung reformasi.
“Saudara bisa membuka catatan sejarah. Saya adalah bagian dari ABRI yang menghendaki perubahan dan mendukung reformasi. Karena itu, saya tidak akan mengkhianati reformasi,” ujarnya tegas.
Menurutnya, inti dari revisi UU TNI hanyalah perpanjangan usia pensiun, demi memastikan keberlanjutan dan efektivitas organisasi.
“Sangat sulit bagi TNI berkembang bila setiap beberapa tahun harus berganti Panglima hanya karena batas usia. Tidak ada agenda tersembunyi.”
Soal keterlibatan personel TNI di BUMN dan kementerian, Prabowo memastikan hanya pensiunan TNI yang boleh menjabat di BUMN. Artinya, BUMN tetap “milik” sipil.
“Pensiunan TNI adalah warga sipil. Tak boleh ada dikotomi. Untuk kementerian, itu pun hanya pada 14 kementerian yang memang bersinggungan langsung dengan tugas-tugas TNI.”
Prabowo juga merespons kritik terkait minimnya transparansi dalam proses pembahasan UU TNI, yang memicu kekhawatiran publik terhadap RUU Polri yang akan datang.
“Saya memahami keresahan publik karena naskah resmi sulit diakses. Saya akan pastikan proses pembahasan RUU Polri berlangsung transparan, dan naskah resmi diedarkan secara berkala,” janjinya.
