JAKARTAMU.COM | Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil sebagai upaya memberikan efek jera dan mencegah pelarian para pelaku korupsi.
Dukungan dari Pejabat Pemerintah
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mendukung penuh inisiatif tersebut. Ia mengusulkan agar pemerintah tidak perlu menyediakan makanan bagi para koruptor, melainkan cukup menyediakan alat pertanian agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui bercocok tanam.
Ketua Komisi III DPR RI, Willy Aditya, juga menyatakan dukungannya terhadap rencana ini. Ia menilai usulan tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan, bukan hanya untuk narapidana kasus korupsi.
Pandangan Akademisi dan Praktisi Hukum
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Zainur Rahman, mempertanyakan keseriusan usulan tersebut, mengingat Presiden Prabowo sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan pidato tentang pemberantasan korupsi yang belum diimplementasikan dalam bentuk kebijakan nyata.
Di sisi lain, praktisi hukum Saor Siagian berpendapat bahwa pembangunan penjara khusus koruptor di pulau terpencil akan efektif untuk memberantas korupsi. Ia menilai langkah tersebut dapat mengurangi privilese yang selama ini diterima oleh para koruptor.
Respons Masyarakat dan Media
Di kalangan masyarakat, rencana ini memunculkan diskusi mengenai efektivitas dan implementasinya. Beberapa pihak mendukung langkah tegas pemerintah dalam memberantas korupsi, sementara yang lain mempertanyakan apakah langkah tersebut akan efektif atau justru menimbulkan kontroversi baru.
Solusi atau Kontroversi?
Rencana pembangunan penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil ini telah memicu berbagai reaksi dari pejabat pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Meskipun ada dukungan terhadap langkah tegas dalam pemberantasan korupsi, efektivitas dan implementasi dari rencana ini masih menjadi perdebatan.
Jika rencana ini direalisasikan, tantangan utama yang harus dihadapi adalah memastikan sistem hukum tetap berjalan dengan adil, serta menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia. Langkah apa pun yang diambil pemerintah harus berorientasi pada pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan berkeadilan. (Dwi Taufan Hidayat)
