JAKARTAMU.COM | Dalam beberapa waktu terakhir, muncul gelombang kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tagar #ndasmu menjadi simbol perlawanan di media sosial, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat.
Kritik terhadap Pemerintahan Prabowo-Jokowi
Sejumlah pengamat politik menyoroti bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan yang diambil cenderung melanjutkan warisan pemerintahan sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan praktik oligarki dan patronase politik yang merugikan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 juga menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dan janji kampanye untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya .
Kritikus politik Faizal Assegaf menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo melanjutkan praktik kekuasaan ala Jokowi, yang ia sebut sebagai “warisan kejahatan” . Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan terhadap kontinuitas kebijakan yang dianggap tidak membawa perubahan signifikan bagi rakyat.
Peran dan Seruan Aksi Mahasiswa
Gerakan mahasiswa di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai motor penggerak perubahan sosial dan politik. Di era digital saat ini, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk mengorganisir dan menggalang dukungan lebih luas dalam menyuarakan aspirasi rakyat .
Seruan untuk mendukung aksi mahasiswa se-Indonesia dalam membersihkan “Rezim Ndasmu” mencerminkan harapan masyarakat akan peran aktif mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan menuntut akuntabilitas pemerintah. Namun, tantangan bagi gerakan mahasiswa saat ini adalah memastikan aksi mereka memiliki dampak nyata dan tidak hanya menjadi gerakan sesaat.
Kesimpulan
Tagar #ndasmu dan seruan aksi mahasiswa mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Jokowi. Kritik yang dilontarkan menyoroti isu-isu seperti keberlanjutan praktik oligarki, kebijakan yang tidak pro-rakyat, dan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi. Respons pemerintah terhadap kritik ini akan menjadi penentu arah masa depan politik dan sosial Indonesia. (Dwi Taufan Hidayat)
