Oleh: Sugiyati, S.Pd
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pada tahun 1942, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya. Setelah lebih dari tiga abad berada di bawah kolonialisme Belanda, tanah air ini jatuh ke tangan kekuatan baru: Kekaisaran Jepang.
Pasukan Jepang mendarat di berbagai wilayah Nusantara dengan propaganda besar-besaran. Mereka datang dengan janji manis: Asia untuk Asia, membebaskan rakyat dari penjajahan Barat, dan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya.
Jepang segera menunjukkan wajah aslinya sebagai penjajah yang kejam. Segala aspek kehidupan dikontrol, termasuk organisasi Islam seperti Muhammadiyah.
Sementara itu, Ki Bagus Hadikusuma, yang sejak tahun 1942 memimpin Muhammadiyah, harus menghadapi tekanan luar biasa dari pemerintahan militer Jepang.
Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang memiliki pengaruh luas, tidak luput dari pengawasan dan intervensi Jepang. Mereka menyadari bahwa organisasi ini memiliki jaringan kuat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.
Muhammadiyah dan Peran dalam Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
Pada awal masa pendudukan, Jepang mencoba mengambil hati rakyat Indonesia dengan membentuk organisasi bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) pada tahun 1943.
Jepang mengajak tokoh-tokoh nasionalis untuk bergabung, di antaranya Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur dari Muhammadiyah.
Mas Mansyur menerima tawaran ini, tetapi dengan satu tujuan: memanfaatkan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan membangun kesadaran rakyat terhadap perjuangan kemerdekaan.
Namun, seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menyadari bahwa Putera justru lebih banyak digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Akibatnya, pada tahun 1944, organisasi ini dibubarkan.
Meski demikian, Muhammadiyah tetap bertahan. Dalam situasi yang serba sulit, Ki Bagus Hadikusuma memainkan peran penting dalam mempertahankan eksistensi Muhammadiyah.
Ki Bagus Hadikusuma dan Islamisasi Pendidikan di Masa Jepang
Jepang melihat bahwa pendidikan merupakan sarana penting untuk mencetak tenaga kerja yang tunduk pada pemerintahan militer mereka. Namun, bagi Muhammadiyah, pendidikan adalah jalan untuk membangun kesadaran Islam dan kebangsaan.
Ki Bagus Hadikusuma dengan tegas mempertahankan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan Muhammadiyah.
Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan kepada umat Islam bahwa meskipun berada di bawah pendudukan Jepang, mereka tidak boleh kehilangan jati diri sebagai Muslim yang memiliki kehormatan dan kemerdekaan berpikir.
Salah satu keputusan penting Ki Bagus Hadikusuma adalah memperkuat peran pesantren dan sekolah-sekolah Muhammadiyah sebagai benteng pendidikan Islam yang mandiri.
Di berbagai daerah, para ulama Muhammadiyah berusaha menyusun kurikulum yang tetap berbasis Islam, meskipun ada tekanan dari Jepang yang menginginkan pendidikan lebih berorientasi kepada kepentingan militer.
Muhammadiyah dan Kebijakan Jepang terhadap Islam
Pada awalnya, Jepang berusaha mengambil hati umat Islam dengan menunjukkan sikap akomodatif terhadap organisasi-organisasi Islam. Mereka bahkan membentuk Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) sebagai wadah persatuan umat Islam.
Namun, ketika Jepang merasa MIAI tidak cukup tunduk kepada mereka, organisasi ini dibubarkan dan digantikan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1943.
Muhammadiyah menjadi bagian dari Masyumi, dan Ki Bagus Hadikusuma menjadi salah satu tokoh penting di dalamnya. Namun, di balik itu, Jepang tetap mengawasi ketat gerakan Islam di Indonesia.
Para pemimpin Muhammadiyah harus menjalankan strategi cerdas agar organisasi tetap bisa bergerak tanpa memicu kecurigaan Jepang.
Muhammadiyah dan Perlawanan Rakyat terhadap Jepang
Meskipun berada di bawah tekanan Jepang, semangat perjuangan rakyat tidak padam. Beberapa tokoh Muhammadiyah diam-diam mendukung perlawanan rakyat di berbagai daerah.
Beberapa sekolah Muhammadiyah menjadi tempat di mana pemuda-pemuda dididik dengan semangat Islam dan kebangsaan.
Di berbagai daerah, santri dan aktivis Muhammadiyah terlibat dalam gerakan bawah tanah, menyebarkan pesan-pesan perjuangan untuk kemerdekaan.
Ki Bagus Hadikusuma dan para ulama Muhammadiyah lainnya sering mengingatkan bahwa Islam tidak mengajarkan untuk tunduk kepada penjajahan.
Salah satu kutipan terkenal dari Ki Bagus Hadikusuma adalah:
“Islam adalah agama kemerdekaan. Seorang Muslim tidak boleh menjadi budak bagi manusia lain, apalagi bagi penjajah.”
Jepang Berjanji Memberikan Kemerdekaan: Muhammadiyah Bersiap
Menjelang tahun 1945, situasi mulai berubah. Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik setelah mengalami kekalahan di berbagai front pertempuran melawan Sekutu.
Dalam keadaan genting ini, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan rakyat.
Pada bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Salah satu tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam badan ini adalah Ki Bagus Hadikusuma.
Ketika sidang BPUPKI berlangsung, Ki Bagus Hadikusuma memainkan peran penting dalam memperjuangkan agar Islam menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka.
Namun, perdebatan sengit terjadi. Beberapa tokoh nasionalis sekuler menolak konsep negara Islam, sementara para ulama dan pemimpin Muhammadiyah berusaha mempertahankan nilai-nilai Islam dalam konstitusi negara yang akan dibentuk.
Pada akhirnya, dicapai kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Namun, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kalimat ini diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai bentuk kompromi agar diterima oleh seluruh elemen bangsa.
Ki Bagus Hadikusuma menerima keputusan itu dengan berat hati, tetapi ia tetap meyakini bahwa Islam akan tetap menjadi kekuatan moral bagi bangsa Indonesia.
Muhammadiyah Memasuki Era Kemerdekaan
Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Muhammadiyah memasuki babak baru dalam perjuangannya. Kini, tantangan yang dihadapi bukan lagi penjajahan fisik, tetapi bagaimana membangun bangsa yang merdeka dengan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial.
Namun, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Tantangan besar masih menanti: bagaimana Muhammadiyah menghadapi era revolusi dan mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks?
(Bersambung ke Episode 5: Muhammadiyah dalam Revolusi Kemerdekaan).
